1.
Pengertian Sistem
Sistem merupakan suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek)
serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek
pembentuk sebuah sistem dapat berupa masyarakat, untuk suatu sistem sosial,
makhluk hidup dan benda alam, untuk suatu sistem kehidupan atau sistem
lingkungan, barang atau alat, untuk suatu peralatan, data, atau kumpulan fakta,
untuk suatu sistem informasi atau bahkan kombinasi dari subjek-objek tersebut.
Keserasian
hubungan antarsubjek termasuk syarat sebuah sistem untuk mencapai tujuan
tertentu. Keserasian itulah yang dijadikan petunjuk dapat dijalankan sehingga
tercapainya tujuan yang diinginkan oleh sistemnya. Guna membentuk dan
memelihara keserasian tersebut perlu ada kaidah atau norma yang harus dipatuhi
oleh subjek yang ada dalam bekerja dan berhubungan satu sama lain. Kaidah atau
norma bisa berupa aturan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis
untuk suatu sistem yang menjalin hubungan satu sama lain.
2. Sistem
Ekonomi dan Sistem Politik
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang
mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat
kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas
unsure manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek dan
seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan
berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksudkan meliputi lembaga-lembaga ekonomi
formal maupun informal, cara kerja, mekanisme hubungan, hukum atau peraturan
perekonomian serta kaidah atau norma lain yang dipilih atau diterima oleh
masyarakat.
Dalam perangkat kelembagaan terdapat
kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat yang diterapkan dalam berbagai
aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya bagi pemenuhan
kebutuhan. Dan sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsure
dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat dan juga termasuk bagian dari
kesatuan ideology kehidupan bermayrakat di suatu Negara. Pelaksanaan suatu
sistem ekonomi tertentu disebuah Negara akan berjalan mulus jika lingkungan
kelembagaan masyarakatnya mendukung.
Benang merah hubungan sistem ekonomi
dengan sistem politik adalah, sbb :
1. Liberalisme (liberal) dengan
Komunisme (komunis), konteksnya adalah ideology politik.
2. Demokrasi (demokratis) dengan
Otokrasi (otoriter), konteksnya adalah rejim pemerintahan (cara pemerintah).
3. Egalitarianism (egaliter)
dengan Etatisme (etatis), konteksnya adalah penyelenggaraan kenegaraan.
4. Desentralisme (desentralistis)
dengan Sentralisme (sentralistis), konteksnya adalah struktur birokrasi.
5. Kapitalisme (kapitalis) dengan
Sosialime (sosialis), konteksnya adalah ideology ekonomi.
6. Mekanisme Pasar dengan
Perencanaan Terpusat, konteksnya adalah pengelolaan ekonomi.
Sistem ekonomi suatu Negara bersifat
khas, sehingga dapat dibedakan dari sistem yang berlaku atau diterapkan di
Negara lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan, yakni :
a. Sistem pemilikan sumber daya
atau faktor-faktor produksi.
b. Keleluasaan masyarakat untuk
saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi
kerjanya.
c. Kadar peranan pemerintah dalam
mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada
umumnya.
3. Kapitalisme
dan Sosialisme
Sistem ekonomi kapitalisme mengakui pemilikan
individual atas sumber daya, sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi dan
terdapat keleluasaan bagi orang perorangan dalam memiliki sumberdaya. Kompetisi
antarindividu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antarbadan usaha dalam
mengejar keuntungan sangat dihargai. Tidak adanya kekangan atau batasan bagi
orang perorang dalam menerima imbalan atas perstasi kerjanya. Prinsip keadilan
yang dianut “setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya”.
Campur tangan pemerintah sangat minim. Pemerintah sebagai “pengamat” dan
“pelindung” perekonomian.
Sistem ekonomi sosialisme adalah sebaliknya.
Sumber daya ekonomo atau faktor produksi diklaim sebagai milik Negara. Lebih
menekankan kebersamaan masyarakat dalam menajalankan dan memajukan perkonomian.
Imbalan yang diterima pada orang perorang didasarkan pada kebutuhan, bukan
bedasarkan jasa yang dicurahkan. Prinsip keadilan yang dianut “setiap orang
menerima imbalan yang sama”. Campur tangan pemerintah sangat tinggi. Pemerintah
yang menenrukan dan merencanakan 3 persoalan pokok ekonomi, yaitu :
-
What, apa yang diproduksi?
-
How, bagaimana memproduksinya
-
For Whom, untuk siapa diproduksi?
Sistem ekonomi campuran diterapkan oleh
Negara berkembang atau Negara dunia ketiga. Yang diantaranya cukup konsisten
meramu resep campuran, yang berarti kadar kapitalismenya selalu tinggi dan
bobor sosialismenya senantiasa lebih besar.
4. Persaingan
Terkendali
Dari sistem kepemilikan sumber daya
ekonomi atau faktor-faktor produksi, dinyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia
adalah kapitalistik. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa Indonesia menganut
sistem ekonomi sosialis. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia
bukan kapitalis dan bukan juga sosialis. Kompetisi untuk memperbaiki taraf
kehidupan, baik antarindividu maupun antarbadan usaha, tidak dikekang.
Berkenaan dengan kompetisi antarindividu, pemerintah tidak membatasi pilihan
orang dalam memasuki bidang pendidikan/keahlian yang diminati.
Sehubungan dengan persaingan antarbadan
usaha , tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang
usaha tertentu. Namun dalam menghindari persaingan tak sehat dalam pasar barang
tertentu sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas
bidang usaha termasuk prioritas lokasi usaha. Pengendalian yang dimaksud adalah
dengan mengumumkan Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam menerima imbalan atas
prestasi kerja juga tidak ada kekangan. Sangat terbuka peluang bagi setiap
pekerja/pemodal untuk mendapatkan imbalan melebihi dari sekadar kebutuhan.
Pemerintah justru mengatur ketentuan upah minimum bagi pekerja, agar memenuhi
standar kebutuhan hidup minimum yang layak.
5. Kadar
Kapitalisme dan Sosialisme
Unsure-unsur
kapitalisme dan sosialisme terkandung dalam perngorganisasian ekonomi
Indonesia. Ada 2 pendekatan untuk melihat kadar masing-masing sistem tersebut,
dengan :
-
Pendekatan Faktual-Struktural yakni menelaah
peranan pemerintah atau Negara dalam struktur perkonomian.
-
Pendekatan Sejarah yakni dengan
menelusuri bagaimana perekonomian bangsa siorganisasikan dari waktu ke
waktu.
Untuk mengatur kadar keterlibatan
pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan factual-struktural, digunakan
Kesamaan Agregat Keynesian yang berumuskan :
Y = C + I + G + (X –
M)
Dalam mengunakan rumus diatas dirinci
menurut pengunaan atau sector pelakunya. Kesamaan ini merupakan rumus untuk
menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran.
Soal :
1. Suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu, merupakan pengertian dari......
a. Sistem *
b. Sistem Ekonomi
c. Sistem Politik
d. Sosialisme
2. Sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan, merupakan pengertian dari......
a. Sistem
b. Sistem Ekonomi *
c. Sistem Politik
d. Sosialisme
3. Mengakui pemilikan individual atas sumber daya, sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi dan terdapat keleluasaan bagi orang perorangan dalam memiliki sumberdaya, merupakan pengertian dari sistem ekonomi....
a. Kapitalisme *
b. Sosialisme
c. Individualisme
d. Terkendali
4. Menelaah peranan pemerintah atau Negara dalam struktur perkonomian, merupakan pengertian dari pendekatan....
a. Faktual-Struktural *
b. Ekonomi
c. Sejarah
d. Kardinal
5. Bagaimanakah rumus Kesamaan Agregat Keynesian ....
a. Y = C - I + G + (X – M)
b. Y = C + I + G - (X – M)
c. Y = C + I + G + (X – M) *
d. Y = C + I + G + (X + M)
II. Sejarah Ekonomi Indonesia
1.
Sejarah Prakolonialisme Indonesia
Pada masa sebelum
kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia Tenggara, belum
ada Indonesia. Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri
dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran,
kadang hidup berdampingan dengan damai sementara di lain waktu berada pada
kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas tersebut kurang memiliki
rasa persatuan sosial dan politik yang dimiliki Indonesia saat ini. Meskipun
demikian, jaringan perdagangan terpadu telah berkembang di wilayah ini
terhitung sejak awal permulaan sejarah Asia. Terhubung ke jaringan perdagangan
merupakan aset penting bagi sebuah kerajaan untuk mendapatkan kekayaan dan
komoditas, yang diperlukan untuk menjadi kekuatan besar. Tapi semakin menjadi
global jaringan perdagangan ini di nusantara, semakin banyak pengaruh asing
berhasil masuk; suatu perkembangan yang akhirnya akan mengarah pada
kondisi penjajahan.
Keberadaan sumber-sumber tertulis adalah yang
memisahkan masa sejarah dari masa prasejarah. Karena sedikitnya sumber-sumber
tertulis yang berasal dari masa sebelum tahun 500 Masehi, sejarah Indonesia
dimulai agak terlambat. Diduga sebagian besar tulisan dibuat pada bahan yang
mudah rusak dan ditambah dengan iklim tropis lembab dan standar teknik
konservasi yang berkualitas rendah pada saat itu ini berarti bahwa sejarawan
harus bergantung pada inskripsi/prasasti di atas batu dan studi sisa-sisa candi
kuno untuk menelusuri sejarah paling terdahulu nusantara. Kedua pendekatan ini
memberikan informasi mengenai struktur politik tua karena baik sastra maupun
pembangunan candi adalah contoh budaya tinggi yang diperuntukkan bagi elit
penguasa.
Sejarah Indonesia memiliki ciri sangat khas, yaitu umumnya
berpusat di bagian barat Nusantara (khususnya di pulau Sumatera dan Jawa).
Karena sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan ekonomi
sepanjang sejarah (terletak jauh dari jalur perdagangan utama), hal itu
menyebabkan sedikitnya kegiatan politik; suatu situasi yang berlanjut hingga hari
ini.
2.
Sistem
Monopoli VOC
VOC yang berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 tersebut
terus berkembang dan berhasil menguasai beberapa daerah penghasil rempah-rempah
di Indonesia, hal ini karena VOC merupakan wakil resmi dari kerajaan Belanda
dengan diberikan hak Octrooi (hak istimewa) antara lainya
a. Hak monopoli perdagangan
b. Hak mencetak dan mengeluarkan uang
c. Hak mengadakan perjanjian
d. Hak mengumurnkan perang
e. Hak menjalankan kekuasaan kehakiman
f. Hak memungut pajak
g. Hak memiliki angkatan perang
h. Hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri
Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan
melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di
kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda
yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika
penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan
Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian
mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak
yang bekerja di perkebunan pala.
3.
Sistem
Tanam Paksa
Istilah tanam paksa berasal dari
Bahasa Belanda, yaitu Cultuurstelsel (sistem penanaman atau aturan tanam
paksa). Pencetus ide tanam paksa dan sekaligus pelaksana aturan tanam paksa di
Indonesia adalah Johannes Van Den Bosch yang kemudian diangkat menjadi Gubernur
Jenderal Hindia Belanda.
Pelaksanaan aturan tanam paksa sudah
dimulai pada tahun 1830 dan mencapai puncak perkembangannya hingga tahun 1850,
yaitu ditandai dengan hasil tanam paksa mampu mencapai jumlah tertinggi. Dengan
demikian, keuntungan tinggi dapat diperoleh pemerintah Belanda dari pelaksanaan
aturan tanam paksa.
Tekanan-tekanan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia dalam upaya mencari keuntungan dari pelaksanaan aturan tanam paksa tersebut mulai menurun akibat adanya berbagai kritikan tajam terhadap pemerintah Belanda yang dipandang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan.
Pada tahun 1860, sistem tanam paksa yang diberlakukan untuk menanam lada dihapuskan dan pada tahun 1865 menyusul dihapuskan untuk menanam nila dan teh. Berlanjut hingga tahun 1870, hampir semua jenis tanaman yang ditanam untuk tanam paksa dihapuskan, kecuali tanaman kopi. Akhirnya, pada tahun 1917, tanaman kopi yang diwajibkan untuk ditanam bagi rakyat di daerah Priangan juga dihapuskan.
Tekanan-tekanan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia dalam upaya mencari keuntungan dari pelaksanaan aturan tanam paksa tersebut mulai menurun akibat adanya berbagai kritikan tajam terhadap pemerintah Belanda yang dipandang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan.
Pada tahun 1860, sistem tanam paksa yang diberlakukan untuk menanam lada dihapuskan dan pada tahun 1865 menyusul dihapuskan untuk menanam nila dan teh. Berlanjut hingga tahun 1870, hampir semua jenis tanaman yang ditanam untuk tanam paksa dihapuskan, kecuali tanaman kopi. Akhirnya, pada tahun 1917, tanaman kopi yang diwajibkan untuk ditanam bagi rakyat di daerah Priangan juga dihapuskan.
4. Sistem Ekonomi
Kapitalis Liberal
Sistem perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis merupakan
sistem perekonomian yang
memberikan
kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti
memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.
Ciri-ciri dari sistem
ekonomi liberal kapitalis antara lain :
a.
Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.
b.
Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
c. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya
produksi
dan masyarakat pekerja (buruh).
dan masyarakat pekerja (buruh).
d. Timbul persaingan dalam
masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
e. Kegiatan selalu
mempertimbangkan keadaan pasar.
f. Pasar merupakan dasar
setiap tindakan ekonom.
g. Biasanya barang-barang
produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.
Ada lima institusi pokok
yang membangun sitem ekonomi liberal kapitalis, yakni :
a. Hak
kepemilikan.
b.
Keuntungan.
c. Konsumerisme.
d.
Kompetisi.
e. Harga.
5.
Era Pendudukan Jepang
Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk
mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat
memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta,
dan para Kyai memperoleh penghormatan dari Kaisar Jepang pada tahun 1943.
Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi,
tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang
tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan,
terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman
mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran
Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.
Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan
pertamanya di bulan Mei, Soepomomembicarakan
integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut
juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah
Hindia-Belanda sebelum perang.
Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman
Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.
Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang
menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.
6. Cita-cita Ekonomi Merdeka
Perekonomian global sedang anjlok. Namun, pada saat bersamaan,
perekonomian Indonesia justru tumbuh. Memasuki tahun 2013, pertumbuhan ekonomi
Indonesia diprediksi 6,5 persen. Lalu, juga pada tahun 2013 mendatang,
PDB Indonesia diperkirakan 1 Triliun USD. kekayaan 40 orang terkaya Indonesia mencapai Rp680 Triliun (71,3
miliar USD) atau setara dengan 10,33% PDB. Konon, nilai kekayaan dari 40 ribu
orang itu setara dengan kekayaan 60% penduduk atau 140 juta orang. Data lain
menyebutkan, 50 persen kekayaan ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh 50 orang. pertumbuhan ekonomi yang spektakuler itu tidak
mencerminkan kesejahteraan rakyat. Yang terjadi, sebagian besar
aset dan pendapat ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Sementara mayoritas
rakyat tidak punya aset dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Akhirnya,
terjadilah fenomena: 1% warga negara makin makmur, sementara 99% warga negara
hidup pas-pasan.
Sayang, sejak orde baru hingga sekarang ini (dengan pengecualian di era Gus Dur), proses penyelenggaran negara sangat jauh politik perekonomian ala pasal 33 UUD 1945. Pada masa orde baru, sistem perekonomian kebanyakan didikte oleh kapital asing melalui kelompok ekonom yang dijuluki “Mafia Barkeley”. Lalu, pada masa pasca reformasi ini, sistem perekonomian kebanyakan didikte secara langsung oleh lembaga-lembaga asing, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.
Akibatnya, cita-cita perekonomian sesuai amanat Proklamasi Kemerdekaan pun kandas. Bukannya melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial, tetapi malah mengekal-kannya, yang ditandai oleh menguatnya dominasi kapital asing, politik upah murah, ketergantungan pada impor, dan kecanduan mengekspor bahan mentah ke negeri-negeri kapitalis maju.
Sayang, sejak orde baru hingga sekarang ini (dengan pengecualian di era Gus Dur), proses penyelenggaran negara sangat jauh politik perekonomian ala pasal 33 UUD 1945. Pada masa orde baru, sistem perekonomian kebanyakan didikte oleh kapital asing melalui kelompok ekonom yang dijuluki “Mafia Barkeley”. Lalu, pada masa pasca reformasi ini, sistem perekonomian kebanyakan didikte secara langsung oleh lembaga-lembaga asing, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.
Akibatnya, cita-cita perekonomian sesuai amanat Proklamasi Kemerdekaan pun kandas. Bukannya melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial, tetapi malah mengekal-kannya, yang ditandai oleh menguatnya dominasi kapital asing, politik upah murah, ketergantungan pada impor, dan kecanduan mengekspor bahan mentah ke negeri-negeri kapitalis maju.
7.
Ekonomi
Indonesia Setiap Periode Pemerintahan (Orde lama, orde baru, reformasi)
·
Orde
lama (Demokrasi Terpimpin)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk,
antara lain disebabkan oleh :
a.
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan
karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak
terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
b.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda
sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu
perdagangan luar negeri RI.
perdagangan luar negeri RI.
c.
Kas negara kosong.
d.
Eksploitasi besar-besaran di masa
penjajahan
.
·
Orde Baru
Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga
1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi
praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara
rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional.
Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional.
·
Reformasi
Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri
dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil
presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru
dan dimulainya Orde Reformasi.
Kebijakan dalam bidang
ekonomi
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam
sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
Soal :
1. Kapan berdirinya VOC....
a. 19 Maret 1602
b. 20 Maret 1602 *
c. 20 Maret 1603
d. 20 Maret 1702
2. Istilah tanam paksa berasal dari Bahasa Belanda, yaitu....
a. Cultuurstelsel *
b. Culturale
c. Cultuurste
d. Culture
3. Pencetus ide tanam paksa dan sekaligus pelaksana aturan tanam paksa di Indonesia adalah ...
a. Johannes Van Den Bosch *
b. Mersekal Terauci
c. VOC
d. Yushi Cosakhai
4. Pelaksanaan aturan tanam paksa sudah dimulai pada tahun....
a. 1730
b. 1890
c. 1880
d. 1830 *
5. UU No. 8 Tahun 1999 berisi tentang....
a. Perlindungan Konsumen *
b. Larangan Praktik Monopoli
c. Persaingan Tidak Sehat
d. BPPN
III. Pengelolaan Sumber Daya Indonesia
1. Masalah SDA
Pengembangan areal pertanian maupun intensifikasi lahan yang
sudah ada membutuhkan sumber daya air yang meningkat. Padahal kondisi saat ini
tren siklus air sudah sangat mengkhawatirkan. Dimana pada waktu musim hujan air
berlimpah sehingga menimbulkan banjir sedangkan pada waktu musim kemarau petani
kekurangan air yang menyebabkan lahan menjadi puso. Eksploitasi lahan,
eksploitasi air berkembang terus. Sementara tangkapan air semakin berkurang.
Hutan sudah gundul. Dimana air akan disimpan ketika hujan? Padahal air pada
waktu musim hujan adalah untuk cadangan pada waktu musim kemarau. Hutan itulah
tempat menyimpan air.
Perlu penanganan yang serius dalam menghapai masalah
tersebut. Hal ini untuk kelestarian lingkungan kita. Perlu duduk bersama antara
stakeholder.
Petani yang berada di wilayah atas (pegunungan) maupun
petani yang berada di wilayah bawah. Petani wilayah atas jelas sebagai pihak
yang tertuduh akibat pembukaan lahan untuk pertanian sementara pembukaan lahan
tersebut mengakibatkan tangkapan air berkurang. Sementara kebutuhan ekonomi
semakin meningkat. Dilematis!
Sebagai kasus akan saya contohkan di negara Perancis. Petani
di Perancis yang berada di wilayah atas diberikan kompensasi dibanding petani
di bawah. Wilayah atas tetap mempertahankan hutan yang ada. Sementara yang
bawah dibolehkan untuk eksploitasi. Namun yang di wilayah bawah harus membayar kepada
wilayah atas akibat keterbatasan eksploitasi. Bisa juga pajak yang lebih
kecil. Namun secara ketat pembatasan ini harus diawasi. Sehingga keseimbangan
tetap bisa dijaga.
2. Kebijakan SDA
Beberapa pengertian
1. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang
terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non
hayati dan sumber daya buatan.
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,
yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
mahluk hidup lain.
3. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan
hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
4. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain.
5. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk
atau dimasukkan ke dalamnya.
Ekosistem Alami dan
Ekosistem Buatan
a. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan
hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
b. Human Settlement pada dasarnya merupakan
ekosistem buatan yang dibangun di atas ekosistem alami.
c. Ekosistem alami merupakan hasil karya
gaya-gaya asal dalam (gaya epirogenesis dangaya orogenesis)
dan gaya gaya asal luar di dalam kerangka waktu (time frame)
geologis.
d. Ekosistem buatan dan atau pemanfaatan sumber
daya alam di dalam time frame manusia.
e. Berlangsung perubahan ekosistem buatan secara
cepat di atas ekosistem alami yang sesungguhnya mengalami perubahan secara
lambat
Cara Pandang Ekosistem
* Keterkaitan
* Ketergantungan
* Keserasian
* Keselarasan
* Keseimbangan
antar komponen di
dalam ekosistem.
Arah Kebijakan Bidang
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dalam GHBN 1999 – 2004
1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya
dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi
ke generasi.
2.. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya
alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan
penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
3. Menerapkan indikator-indikator yang
memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya
alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.
4. Mendelegasikan secara bertahap wewenang
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber
daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas
ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.
5. Mendayagunakan sumber daya alam untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan
keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan
ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang, yang pengusahaannya
diatur dengan undang-undang.
Arah kebijakan dalam
pengelolaan sumber daya alam dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam :
a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam
dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan
prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai
sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas
sumber daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional.
c. Memperluas pemberian akses informasi kepada
masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong
terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan
termasuk teknologi tradisional.
d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari
berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai
tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan
sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi
konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan
didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
f. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam
yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan dan
kondisi daerah maupun nasional.
Parameter Kebijakan
PSDA bagi Pembangunan Berkelanjutan
Reformasi pengelolaan
sumber daya alam sebagai prasyarat bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan
dapat dinilai dengan baik apabila terumuskan parameter yang memadai. Secara
implementatif, parameter yang dapat dirumuskan diantaranya:
1. Desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti prinsip dan pendekatan ekosistem,
bukan administratif.
2. Kontrol sosial masyarakat dengan melalui
pengembangan transparansi proses pengambilan keputusan dan peran serta
masyarakat . Kontrol sosial ini dapat dimaknai pula sebagai partisipasi dan
kedaulatan yang dimiliki (sebagai hak) rakyat. Setiap orang secara
sendiri-sendiri maupun berkelompok memiliki hak yang sama dalam proses
perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi pada
pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
3. Pendekatan utuh menyeluruh atau komprehensif
dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada parameter ini,
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus menghilangkan pendekatan
sektoral, namun berbasis ekosistem dan memperhatikan keterkaitan dan saling
ketergantungan antara faktor-faktor pembentuk ekosistem dan antara satu
ekosistem dengan ekosistem lainnya.
4. Keseimbangan antara eksploitasi dengan
konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga
tetap terjaga kelestarian dan kualitasnya secara baik.
5. Rasa keadilan bagi rakyat dalam pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keadilan
ini tidak semata bagi generasi sekarang semata, tetapi juga keadilan untuk
generasi mendatang sesudah kita yang memiliki hak atas lingkungan hidup yang
baik.
Visi Pengelolaan
Sumber Daya Alam
“Terwujudnya
Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau”.
Misi Pengelolaan
Sumber Daya Alam
a. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan
berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau;
b. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam
rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara
ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
c. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan
pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup;
d. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik
serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan hidup secara terintegrasi.
Secara umum, sasaran
pembangunan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan
hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan
prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah:
1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan
lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah;
2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan,
keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan;
3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan
sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup terintegrasi.
3. Dominasi SDA di Indonesia
Dominasi
perusahaan asing di Indonesia
Dalam
kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas dominasi asing dalam
pengelolaan SDA di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, SDA Indonesia sangat
melimpah ruah, hal ini membuat bangsa lain tertarik dengan Indonesia. Namun
sayang, SDM kita jumlahnya masih sedikit ketimbang dengan SDAnya. Saya rasa
dengan sedikitnya SDM pun kita masih bisa mengelola SDA kita dengan mandiri,
namun banyak dari SDM kita yang memilih mengelola SDA negeri orang lain dengan
alasan materi. Gak salah sih, zaman sekarang siapa sih yang tidak mau uang ?
Sejak
zaman Alm Presiden Soekarno, banyak perusahaan asing yang ingin mengambil alih
SDA Indonesia, namun Presiden Soekarno menolaknya, menurut dia perusahaan asing
hanyalah monopoli keuangan, kapitalisme, dan neolib. Presiden Soekarno juga
pernah menolak bantuan dari IMF yang menurut dia hanya akan memberati keuangan
negara. Soekarno percayaan dengan kemampuan rakyatnya sendiri.
Banyak
perusahaan asing yang menekan kontrak dengan pemerintahan Indonesia sejak era
pemerintahan Alm Soehartom hingga sekarang (Presiden SBY) telah mengakar di
negeri ini, contoh saja Freeport, Chevron, Shell, Suzuki, Honda, Yamaha, dll.
Dominasi
pihak asing kini semakin meluas dan menyebar pada sektor-sektor strategis perekonomian.
Pemerintah disarankan menata ulang strategi pembangunan ekonomi agar hasilnya
lebih merata dirasakan rakyat dan berdaya saing tinggi menghadapi persaingan
global.
Per
Maret 2011 pihak asing telah menguasai 50,6 persen aset perbankan nasional.
Dengan demikian, sekitar Rp 1.551 triliun dari total aset perbankan Rp 3.065
triliun dikuasai asing. Secara perlahan porsi kepemilikan asing terus
bertambah. Per Juni 2008 kepemilikan asing baru mencapai 47,02 persen.
Hanya
15 bank yang menguasai pangsa 85 persen. Dari 15 bank itu, sebagian sudah
dimiliki asing. Dari total 121 bank umum, kepemilikan asing ada pada 47 bank
dengan porsi bervariasi.
Tak
hanya perbankan, asuransi juga didominasi asing. Dari 45 perusahaan asuransi
jiwa yang beroperasi di Indonesia, tak sampai setengahnya yang murni milik
Indonesia. Kalau dikelompokkan, dari asuransi jiwa yang ekuitasnya di atas Rp
750 miliar hampir semuanya usaha patungan. Dari sisi perolehan premi, lima
besarnya adalah perusahaan asing.
Hal
itu tak terlepas dari aturan pemerintah yang sangat liberal, memungkinkan pihak
asing memiliki sampai 99 persen saham perbankan dan 80 persen saham perusahaan
asuransi.
Pasar
modal juga demikian. Total kepemilikan investor asing 60-70 persen dari semua
saham perusahaan yang dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek.
Pada
badan usaha milik negara (BUMN) pun demikian. Dari semua BUMN yang telah
diprivatisasi, kepemilikan asing sudah mencapai 60 persen.
Lebih
tragis lagi di sektor minyak dan gas. Porsi operator migas nasional hanya sekitar
25 persen, selebihnya 75 persen dikuasai pihak asing. Pemerintah melalui
Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM menetapkan target porsi operator
oleh perusahaan nasional mencapai 50 persen pada 2025.
Tinggal
masalah teknis. Karena tak gampang asing dipaksa melepaskan kepemilikannya
begitu saja. Jadi ya pakai tenggat waktu yang cukup misalnya 10 tahun harus
dilepas ke pihak nasional dalam porsi tertentu. Dan mudah-mudahan di kurun
waktu tersebut swasta nasional juga sudah punya sumber keuangan yang cukup
untuk membeli saham asing tersebut.
Dengan
kepemilikan nasional yang lebih dari asing pada sektor-sektor strategis,
diyakini perputaran perekonomian nasional akan semakin kuat dan baik.
Kebangkitan ekonomi nasional yang diinginkan banyak orang akan benar-benar
terjadi.
Tapi
benarkah akan seperti itu? Semuanya kembali pada mentalitas bangsa dan
kepemimpinan nasional. Indonesia pernah melakukan nasionalisasi kepemilikan
asing di masa lalu. Dan kemudian kembali asing mendominasi. Jangan-jangan permasalahannya
bukan pada berapa besar kepemilikan nasional, tapi bagaimana mengelola
seberapapun yang kita miliki.
Soal :
1. Unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan, merupakan pengertian dari....
a. Sumber daya *
b. Lingkungan Hidup
c. Ekosistem
d. Daya Dukung Lingkungan Hidup
2. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain, merupakan pengertian dari.......
a. Sumber daya
b. Lingkungan Hidup
c. Ekosistem
d. Daya Dukung Lingkungan Hidup *
3. Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup, merupakan pengertian dari...
a. Sumber daya
b. Lingkungan Hidup
c. Ekosistem *
d. Daya Dukung Lingkungan Hidup
4. Hasil karya gaya-gaya asal dalam (gaya epirogenesis dangaya orogenesis) dan gaya gaya asal luar di dalam kerangka waktu (time frame) geologis, merupakan pengertian dari....
a. Sumber daya
b. Lingkungan Hidup
c. Ekosistem Alami *
d. Daya Dukung Lingkungan Hidup
5. Kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya, adalah pengertian dari....
a. Sumber daya
b. Lingkungan Hidup
c. Ekosistem Alami
d. Daya Tampung Lingkungan Hidup *
IV. PDB, Pertumbuhan & Perubahan Struktur Ekonomi
1. PDB (Produk Domestik Bruto)
Dalam bidang ekonomi, produk
domestik bruto (PDB)
adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada
periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional.
PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan
semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka
waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk
nasional bruto karena
memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara
tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa
memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi
dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor
produksi yang digunakan.
PDB Nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh
harga. Sedangkan PDB riil <!-(atau disebut PDB Atas Dasar
Harga Konstan)--> mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh
dari harga.
PDB dapat dihitung dengan memakai dua
pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum
untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:
PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah +
(ekspor - impor)
Di mana konsumsi adalah
pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh
sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh
pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.
Sementara pendekatan pendapatan menghitung
pendapatan yang diterima faktor produksi:
PDB = sewa + upah + bunga + laba
Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor
produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, danlaba untuk pengusaha.
Secara teori, PDB dengan pendekatan
pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena
dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka
yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.
PDB negara yang berbeda dapat dibandingkan
dengan menukar nilainya dalam mata uang lokal menurut:
·
nilai
tukar mata uang saat ini: PDB
dihitung sesuai dengan nilai tukar yang sedang digunakan dalam pasar
mata uang internasional
·
nilai
tukar keseimbangan kemampuan berbelanja: PDB dihitung sesuai keseimbangan
kemampuan berbelanja (PPP)
setiap mata uang relatif kepada standar yang telah ditentukan (biasanya dolar AS).
Peringkat relatif negara-negara dapat
berbeda jauh antara satu metode dengan metode lainnya.
2. Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi
Dalam GBHN, tujuan pembangunan
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator untuk mengukur
kesejahteraan adalah National Income.
a)
Pertumbuhan ekonomi
b)
Distribusi pendapatan
Proses pembangunan ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar:
a)
Sisi permintaan agregat, pendalaman struktur
ekonomi didorong oleh peningkatan national income yang berpengaruh terhadap
selera masyarakat yang terefleksi dalam pola konsumsinya.
b)
Sisi penawaran agregat, faktor pendorong
utamanya adalah perubahn teknologi, peningkatan SDM, dan penemuan material baru
untuk produksi.
A. Pertumbuhan Ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP, sehingga terjadi peningkatan
national income.
GNP = GDP + F, dimana
F = pendapatan neto atas faktor luar negeri
NNP = GNP – D, dimana
D = depresiasi
NP = NNP – Ttl, dimana
Ttl = pajak tidak langsung neto.
GDP = NP + Ttl + D – F
NP = GDP + F – D- Ttl
Pendekatan pengukuran
GDP:
a) Pendekatan sisi penawaran agregat
yang mencakup:
·
Pendekatan
produksi. PDB=jumlah nilai output (NO) dari semua sector ekonomi atau lapangan
usaha
BPS
membagi ekonomi nasional dalam sektor:
a)
Pertanian
b)
Pertambangan
dan penggalian
c)
Industri
manufaktur
d)
Listrik,
gas, dan air bersih
e)
Bangunan
f)
Perdagangan,
hotel dan restoran
g)
Pengangkutan
dan komunikasi
h)
Keuangan,
sewa dan jasa perusahaan
i)
Jasa-jasa
·
Pendekatan
pendapatan. PDB=jumlah pendapatan yang diterima FP untuk proses produksi
disetiap sector yg mencakup gaji untuk TK, bunga untuk pemilik modal, sewa
untuk pemiik tanah, profit untuk pengusaha sebelum dipotong pajak dan mencakup
penyusutan.
PDB = NTB1 + NTB2 + … + NTB9, dimana
NTB= nilai tambah bruto 9 sektor
b) Pendekatan sisi permintaan agregat
yakni pendekatan pengeluaran
PDB=C + I + G + X - M
Sumber pertumbuhan:
a) Permintaan agregat
Kurva AD bergeser kekanan berarti peningkatan permintaan C, I, G (X-M).
PDB=C + I + G + X - M
C = cY + Ca
I = -ir + Ia
G = Ga, Pengeluaran pemerintah berifat otonom, besar kecilnya tidak
ditentukan oleh factor dalam model, tapi oleh factor lain spt politik.
X = Xa, pertumbuhan ekspor ditentukan oleh factor eksternal
M = mY +Ma
b)
Penawaran agregat.
Pertumbuhan output disebabkan oleh peningkatan volume FP (Tenaga kerja,
Kapital, Tanah) sebagai akibat dari peningkatan produktivitas.
Q = f (X1, X2, .. Xn), dimana X = FP
Teori dan Model Pertumbuhan.
a)
Teori dan model pertumbuhan Neoklasik.
Memfokuskan pada
efek akumulasi K dan penambahan TK.
Semakin meningkat
jumlah FP (TK dan kapital) pada tingkat produktivitas tidak berubah, maka
semakin meningkat pertumbuhan output. Persentase
pertumbuhan output dapat:
·
Lebih besar daripada persentase pertumbuhan
jumlah FP (increasing return to scale)
·
Sama dengan persentase pertumbuhan jumlah FP
(constant return to scale)
·
Lebih kecil dari persentase pertumbuhan jumlah
FP (decreasing return to scale)
Asumsi: teknologi,
ilmu pengetahuan, dan peningkatan kualitas input tidak diperhatikan (dianggap
konstan)
Teori ini tidak
berlaku untuk Jepang, Korea Selatan dan lain-lain yang memiliki SDA sedikit
dapat menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan output mereka
sebagai akibat dari produktivitas yang semakin meningkat.
Nafziger (1997)
menyatakan bahwa Taiwan, Hongkong, Korea Selatan dan Singapura menunjukkan K
per TK terhadap pertumbuhan eonomi mencapai 50% - 90% dan peran teknologi
sebesar 10% - 50%.
b)
Teori modern (model pertumbuhan Endogen)
Teori moderan
menyatakan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi:
·
FP yang mencakup TK, K, T, kewirausahaan, BB dan
material,
·
Faktor lain yang mencakup infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik,
kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional.
Ketiadaan/rendahnya
FP dan faktor lain tersebut menyebabkan pembangunan ekonomi di negara-negara di
afrika terhenti
|
Teori
Neoklasik
|
Teori
Moderen
|
|
Kuantitas
faktor produksi L dan K berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
|
FP
yang berpengaruh:
§
Kualitas
TK dalam bentuk pendidikan dan kesehatan (tingkat harapan hidup). TK menjadi
variable endogen mengikuti perkembangan IPTEK.
§
Kualitas
T dalam bentuk kemajuan teknologi. T menjadi variable endogen yang dinamis.
§
Kualitas
kewirausahaan dalam bentuk kemampuan berinovasi
|
Kualitas IPTEK dan
SDM berpengaruh terhadap produktivitas untuk memproduksi dan akhirnya bermuara
pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Peningkatan
kualitas SDM dan Kemajuan IPTEK di Indonesia telah mendorong pertumbuhan
ekonomi selama 30 tahun.
Model Harrold-Domar
merupakan model pertumbuhan neoklasik yang bisa diendogenkan yang menyatakan bahwa ada pengaruh penambahan K terhadap pertumbuhan GDP. Model
ini memiliki dua variable fundamental:
§
Penambahan K
§ Rasio penambahan
K terhadap PDB
Model Harrold-Domar
merupakan modifikasi dari model-model pertumbuhan dari Domar dan Harrold.
§
Model Domar lebih menekankan laju investasi (∆I/I) yang ditetapkn harus tumbuh dengan % yang konstan,
karena rasio pertumbuhan tabungan nasional terhadap Y dan ICORnya bersifat
konstan juga.
§
Model Harrold lebih menekankan pada pertumbuhan
Y jangka panjang dengan laju pertumbuhan keseimbangan yang menjadikan saving
yang direncanakan selalu sama dengan I yang direncanakan.
sYt = ICOR (Yt
– Yt-1) =
(Yt – Yt-1)/Y
= s/ICOR
Model ini menekankan 2 faktor penting
dalam pembangunan ekonomi:
§ Investasi
§ Tabungan
Selama krisis ekonomi, jumlah tabungan (s) terbatas, sehingga pemerintah
bergantung kepada pinjaman LN dan PMA untuk mempertahankan kelangsungan I di
dalam negeri.
Setiap negara memerlukan I minimum untuk mempertahankan kapasitas
produksi. Kapasitas produksi potensial adalah output maksimum yang dapat dihasilkan
suatu Negara pada waktu tertentu dalam kondisi normal.
IBII (2000) mengasumsikan FP yang menentukan kapasitas produksi Indonesia
adalah K yang berjumlah melimpah terutama bidang pertanian.
∆Cap = (1/k) (∆K), dimana Cap = kapasitas produksi dan
k = rasio output capital untuk mengukur efisiensi penggunaan capital.
Kt = K(t-1) + (
i – s)
i = Investasi bruto
s = pengurangan K yaitu K yang tidak ekonomis (output < biaya
produksinya)
Dengan demikian:
∆Cap = (1/k) (∆K) menjadi ∆Cap = (1/k) ( i – s)
Dengan membagi persamaan tersebut dengan k (t-1) dan s = δ k (t-1), diperoleh persamaan tingkat
pertumbuhan kapasitas produksi:
∆Cap = (1/k) (
– δ)
– δ)
IBII mengestimasi kapasitas produksi tahun 2000 dengan data 1971 sd 1997:
Cap = (1/2,5) () ( 100 – 5)
c)
Pertumbuhan FTP
Pack dan Page
(1994) menyatakan bahwa ada 2 sumber pertumbuhan utama:
§
Peningkatan I (Investment driven growth) dari
peningkatan FP seperti penambahan mesin
§
Peningkatan produktivitas (Productivity driven
growth) FP seperti kemajuan teknologi
Pengaruh kedua
sumber terhadap pertumbuhan output dapat dihitung secara parsial dan secara
total.
Fungsi
Cobb-Douglas:
Yt = TtKαtLβt, menjadi persamaan linier
LnYt = Ln Tt +
α Ln Kt + βLn Lt, dimana α +β = 1, sehingga α = 1 -β
LnYt = Ln Tt
+ (1 - β) Ln Kt + βLn Lt
LnYt = Ln Tt + Ln Kt - β Ln Kt
+ βLn Lt
LnYt = Ln Tt + Ln Kt + β (Ln Lt
- Ln Kt )
LnYt - Ln Kt = Ln Tt + β (Ln Lt
- Ln Kt )
Ln (Yt/Kt) = Ln Tt + β Ln (Lt
/Kt )
Yt/Kt) = Tt
(Lt /Kt )β
Koefisien beta dan alpha sebagai
alokator untuk mengestimasi peran input K dan L terhadap pertumbuhan output dan
estimasi nilai T menunjukkan kontribusinya terhadap perubahan output.
Studi empiris:
§ Kim dan Lau (1994) menemukan
pertumbuhan TFP bukan merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi di NICs
(kecuali Korea Selatan), tapi akumulasi I berkontribusi 48 – 72% dibandingkan
dengan pertumbuhan TFP sebesar 46 – 71 %.
Jepang, penambahan K menjadi factor utama dan pertumbuhan TFP menjadi
faktor kedua. OECD (Organization for economic corporation and development),
pertumbuhan TFP menjadi sumber utama bagi GDP.
§ Young (1992) untuk hongkong dan
singapura menunjukkan hongkong tahun 1970 – 1980 memiliki tingkat pertumbuhan
TFP diatas 30%, tapi di singapura tumbuh negative. Korea selatan memiliki laju
pertumbuhan TFP per tahun selama 1966 – 1990 sebesar 1,7% dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi 16,5% dengan kontribusi industry manufaktur sebesar 3%.
Taiwan memiliki laju pertumbuhan TFP per tahun selama 1966 – 1990 sebesar 2,6%
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 27,7% dengan sector jasa sebagai primadona.
§ Pack dan Page (1994) menemukan negara
dengan investment driven growth adalah Malaysia, Thailand dan Indonesia. Negara
dengan productivity driven growth adalah Jepang dan NICs.
§ Bank Dunia (1994) menemukan bukti
bahwa rata-rata 33% dari pertumbuhan ekonomi di Asia Timur didorong oleh
pertumbuhan TFP.
|
Perumbuhan
TFP dan Pertumbuhan Ekonomi tahun 1960 – 1980.
|
||
|
Negara
|
Pertumbuhan
TFP
|
Pertumbuhan
ekonomi
|
|
Taiwan
|
3,7%
|
42%
|
|
Singapura
|
1,2%
|
15%
|
|
Hongkong
|
3,6%
|
44%
|
|
Korea
Selatan
|
3,1%
|
37%
|
§ Sarel (1996) menemukan bukti
pertumbuhan TFP
|
Negara
|
Pertumbuhan
TFP
|
|
Jepang
|
2
%
|
|
USA
|
0,9
%
|
|
Hongkong
|
3,8%
|
|
Taiwan
|
3,5%
|
|
Korea
Selatan
|
3,1%
|
§ Kasus pertumbuhan TFP di Indonesia:
1)
Hanson
et al. (1995) menemukan kebijakan deregulasi sebelum 1980 penambahan FP
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan deregulasi pertengahan tahun 1980an
berdampak positif terhadap pertumbuhan TFP yang menyumbang pertumbuhan PDB 31%
periode 1985-1992.
2)
Karseno
(1995), Poot (1994), Abimnyu dan Xie (1994), Hill dan Aswicahyono (1994)
menemukan pertumbuhan TFP di sektor manufaktur dan ada perbedaan yang cukup
besar diantara subsector industri
3)
Suhariyanto
(2001) meneliti pertumbuhan TFP disektor pertanian selama orde baru.
Perbandingan pertumbuhan TFP, output, dan input sector pertanian beberapa
Negara sbb:
|
Negara
|
TFP
|
Output
|
Tanah
|
Tk
|
Binatang
|
Pupuk
|
Mesin
|
|
Cina
|
0,47
|
4,34
|
0,14
|
1,77
|
2,45
|
10,64
|
8,85
|
|
Jepang
|
2,7
|
1,15
|
-0,92
|
-4,06
|
1,66
|
-0,13
|
15,16
|
|
Korea Selatan
|
3,3
|
3,78
|
-0,26
|
-1,71
|
3,46
|
3,05
|
31,77
|
|
Indonesia
|
0,18
|
4,04
|
0,60
|
1,65
|
1,42
|
11,37
|
7,60
|
|
Malaysia
|
3,55
|
5,25
|
1,96
|
-0,01
|
1,05
|
8,77
|
9,58
|
|
Thailand
|
-1
|
3,89
|
1,87
|
1,84
|
0,37
|
12,32
|
11,10
|
|
Philipina
|
1,33
|
2,74
|
1,29
|
1,66
|
-0,42
|
5,9
|
2,42
|
|
India
|
-0,5
|
2,90
|
0,15
|
1,42
|
0,81
|
10,35
|
11,88
|
3. Pertumbuhan Ekonomi Selama Odre Baru Hingga Saat Ini
Sejak
Maret 1966.
Pemerintah
mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan
ekonomi dan sosial.
Pemerintah
meninggalkan idiologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan
menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.
Kondisi
perekonomian Indonesia:
(a)
ketidakmampuan membayar hutang LN US $32 Milyar
(b)
Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor
(c)
Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya
(d)
Inflasi 30 – 50 persen per bulan
(e)
Kondisi prasarana perekonomian yang bururk
(f)
Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun
Prioritas
kebijakan ekonomi:
(a)
Memerangi hiperinflasi
(b)
Mencukupkan persediaan pangan (beras)
(c)
merehabilitasi prasaran perekonomian
(d)
Peningkatan ekspor
(e)
Penyediaan lapangan kerja
(f)
Mengundang investor asing
Program ekonomi orde baru
mencakup:
(a)Jangka pendek
· Juli – Desember 1966 untuk program pemulihan
· Januari
– Juni 1967 untuk tahap rehabilitasi
· Juli – Desember 1967 untuk tahap konsolidasi
· Januari
– Juni 1968 untuk tahap stabilisasi
(b)Jangka panjang yang berupa
Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) mulai April tahun 1969.
Dalam rangka mendukung kebijakan
jangka pendek, pemerintah:
(a) Memperkenalkan kebijakan
anggaran berimbang (balanced budget policy)
(b) Pembentukan IGGI
(c) Melakukan reformasi
terhadap sistem perbankan
· UU tahun 1967 tentang Perbankan
· UU tahun 1968 tentang Bank Sentral
· Uu tahun 1968 tentang Bank Asing
(d) Menjadi anggota kembali
IMF
(e) Pemberian peran yang
lebih besar kepada bank bank dan lembaga keuangan lain sebagai ’”agen
pembangunan”. Dengan memobilisasi tabungan masyarakat untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi dan memainkan peranan penting untuk pembangunan pasar uang
dan pasar modal.
Mulai 1 April 1969, Program pembangunan jangka panjang terdiri
dari tahapan-tahapan REPELITA dengan sasaran:
(a) stabilitas perekonomian
(b) pertumbuhan ekonomi
(c) pemerataan hasil
pembangunan
REPELITA I è 1969 – 1974 dengan sasaran: (a) stabilitas perekonomian;
(b) pertumbuhan ekonomi; dan (c) pemerataan hasil pembangunan
REPELITA II è 1974 – 1979 dengan sasaran: (a) pertumbuhan ekonomi; (b)
pemerataan hasil pembangunan; dan (c) stabilitas perekonomian
REPELITA III è 1979 – 1984,
REPELITA IV è
1984 – 1989, REPELITA V è
1989 – 1994, REPELITA VI è
1994 – 1999 dengan sasaran: (a) pemerataan hasil pembangunan; (b) pertumbuhan
ekonomi dan (c) stabilitas perekonomian
Prestasi Ekonomi dan Kondisi
Ekonomi Per REPELITA.
REPELITA I dan II
Prestasi:
·
Pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun
·
Investasi meningkat dari 11 persen menjadi 24 persen dari
PDB selama 10 tahun
·
Kontribusi tabungan meningkat dari 23 persen menjadi 55
persen
·
Sumber penghasilan utama devisa adalah ekspor minyak bumi
kurang lebih 2/3 dari total penerimaan
·
Inflasi rata-rata 17 persen
·
Porsi pelunasan hutang 9,3 persen dan 11,8 persen dari
pengeluaran
Kondisi:
·
Boom minyak tahun 1973 dan 1978
Kibijakan:
·
Devaluasi rupiah dari Rp 415 menjadi Rp 625/$
REPELITA III
Prestasi:
·
Ekspor neto migas turun 38 persen
·
Ekspor nonmigas turun 30 persen
·
Impor nonmigas meningkat
·
Neraca
berjalan (current account) dari suprlus US $2.7 milyar menjadi difisit US $6.7
milyar
·
PDB
tumbuh hanya 2,24 persen
·
Laju
inflasi rata-rata 9 persen
·
Porsi pelunasan hutang 17,3 persen dari pengeluaran
Kondisi:
·
Boom minyak tahun 1982/1983
·
Kemelut minyak dan resesi dinegara industri menyebabkan
OPEC memotong harga dan produksi minyak
·
Devaluasi 28 persen tahun 1983
Kibijakan:
·
Penghematan anggaran belanja
·
Penambahan pinjaman luar negeri
·
Penggalakan ekspor nonmigas
·
Pembatasan impor barang mewah
·
Pengurangan perjalanan ke luar negeri
·
Penggalakan penggunaan barang dalam negeri
·
Penjadualan ulang dan pembatalan 50 persen proyek
sektor publik
·
Gaji pegawai negeri tidak dinaikkan
·
Penaikan harga bahan bakar minyak tahun 1984 dengan
mengurangi subsidi
·
Pengurangan subsidi atas pupuk, pesticida, dan pangan
·
Pembaharuan UU perpajakan tahun 1984
·
Deregulasi parcial sistem perbankan dengan menyerahkan penentuan
tingkat bunga kepada masing-masing bank peniadaan sistem pagu kredit
REPELITA IV
Prestasi:
·
Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,32 persen
·
Beban hutang luar negeri menjadi membesar
·
Penghematan anggaran dan pengawasan serta penertiban
penggunaan anggaran
·
Perkembangan pasar modal dan sektor perbankan yang luar
biasa
·
Laju
inflasi rata-rata 9 persen
·
Porsi pelunasan hutang 41,2 persen dari pengeluaran
Kondisi:
·
Harga minyak turun menjadi US $10
Kibijakan:
·
Deregulasi dan debirokratisasi untuk mengurangi cambur
tangan pemerintah untuk memberikan kesempatan pihak swasta dan investor asing
dalam pembangunan
·
Devaluasi untuk meningkatkan ekspor non migas
REPELITA V
Prestasi:
·
Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,7 persen
·
Ekspor komoditas non migas meningkat
·
Porsi pelunasan hutang 44,6 persen dari pengeluaran
Kondisi:
·
Harga minyak turun menjadi US $10
Kibijakan:
·
Deregulasi dan debirokratisasi terus dilakukan untuk
menekan ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan efisiensi nasional
REPELITA VI
Kibijakan:
·
Pemberian paket-paket deregulasi dalam bentuk penyusunan
dan perbaikan undang-undang yakni UU No. 25 tahun 1990 tentang koperasi, UU No.
7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan UU No. 9-12 tentang perpajakan
Prinsip Anggaran Berimbang
Dinamis.
Berimbang yakni pengeluaran
rutin dan pembangunan selalu sama dengan seluruh penerimaan negara
Dinamis yakni jika penerimaan
> pengeluaran, maka pengeluaran dapat ditingkatkan. Jika penerimaan <
pengeluaran, maka harus dilakukan penyesuaian pengeluaran.
Era Pembangunan Jangka Panjang
II dan Globalisasi dalam kurun waktu
1994 – 2019.
Era globalisasi tahun 2020
Berdasarkan putaran Uruguay,
segala bentuk proteksi perdagangan baik barang maupun jasa harus dihapuskan
Target REPELITA VI tingkat
rata-rata pertumbuhan per tahun:
·
Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 6,2 persen
·
Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan 3,5 persen
·
Sektor industri 9 persen
·
Sektor manufaktur diluar migas 10 persen
·
Sektor jasa 6,5 persen
·
Inflasi rata-rata 5 persen
·
Ekspor nonmigas 16,5 persen
·
Ekspor manufaktur 17,5 persen
·
Debt Service Ratio 20 persen
·
PDB Rp 2,150 trilliun
·
Nilai Investasi Rp
660,1 trilliun atau 30,7 % dari PDB
·
Dana dalam negeri : (a)
Pemerintah (25,5 %) Rp 169,4 trilliun
(b) Swasta (69 %) Rp
454,1 trilliun
·
Dana luar negeri (5,5 %) Rp
36,6 trilliun
Era PJPT II, BAPPENAS telah
mensimulasikan 2 skenario terhadap pertumbuhan ekonomi;
(a) Skenario pertama
(Optimis) menyatakan REPELITA VI sampai X, pertumbuhan ekonomi rata-rata
mencapai 7,9 persen per tahun, penekanan pertumbuhan penduduk dari 1,6 % akhir
REPELITA VI menjadi 0,9 % akhir REPELITA X, pengangguran REPELITA VI 2,2 % dan
akhir REPELITA X 0,5 %, dan akhir REPELITA X pendapatan perkapita Indonesia US
$3,000.
(b) Skenario kedua (Pesimis)
menyatakan REPELITA VI sampai X, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6,8
persen per tahun, penekanan pertumbuhan penduduk dari 1,6 % akhir REPELITA VI
menjadi 0,9 % akhir REPELITA X, pengangguran REPELITA VI 2,6 % dan akhir
REPELITA X 4 %, dan akhir REPELITA X pendapatan perkapita Indonesia US $2,330
Kondisi
utama yang harus dipenuhi untuk pembangunan ekonomi yang baik:
a) Kemauan politik yang kuat
b) Stabilitas ekonomi dan politik
c) SDM yang lebih baik
d) Sistem politik dan ekonomi yang
terbuka yang beroorientasi ke barat
e) Kondisi ekonomi dan politik dunia yang
lebih baik
3.
Pemerintahan Transisi (Habibie)
a) Tanggal 14 dan 15 Mei 1997, kurs bath
terhadap US$ mengalami penurunan (depresiasi) sebagai akibat dari keputusan
jual dari para investor yang tidak percaya lagi thd prospek ekonomi Thailand
dalam jk pdk.
Pemerintah Thailand mengintervensi dan
didukung oleh bank sentral singapora, tapi tidak mampu menstabilkan kurs Bath,
sehingga bank sentral Thailand mengumumkan kurs bath diserahkan pada mekanisme
pasar.
2 Juli 1997, penurunan nilai kurs bath
terhadap US$ antara 15% - 20%
b) Bulan Juli 1997, krisis melanda
Indonesia (kurs dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650.) BI mengintervensi, namun tidak
mampu sampai bulan maret 1998 kurs melemah sampai Rp 10.550 dan bahkan menembus
angka Rp 11.000/US$.
Langkah
konkrit untuk mengatasi krisis:
a) Penundaan proyek Rp 39 trilyun untuk
mengimbangi keterbatasan anggaran Negara
b) BI melakukan intervensi ke bursa valas
c) Meminta bantuan IMF dengan memperoleh
paket bantuan keuangan US$ 23 Milyar pada bulan Nopember 1997.
d) Mencabut ijin usaha 16 bank swasta
yang tidak sehat
Januari
1998 pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepakatan (LOI) dengan IMF yang
mencakup 50 butir kebijakan yang mencakup:
a) Kebijakan ekonomi makro (fiscal dan
moneter) mencakup: penggunaan prinsip anggaran berimbang; pengurangan
pengeluaran pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM dan listrik; pembatalan
proyek besar; dan peningkatan pendapatan pemerintah dengan mencabut semua
fasilitas perpajakan, penangguhan PPN, pengenaan pajak tambahan terhadap
bensin, memperbaiki audit PPN, dan memperbanyak obyek pajak.
b) Restrukturisasi sektor keuangan
c) Reformasi struktural
Bantuan
gagal diberikan, karena pemerintah Indonesia tidak melaksanakan kesepakatan
dengan IMF yang telah ditandatangani.
Indonesia
tidak mempunyai pilihan kecuali harus bekerja sama dengan IMF. Kesepakatan baru
dicapai bulan April 1998 dengan nama “Memorandum Tambahan mengenai Kebijaksanaan
Ekonomi Keuangan” yang merupakan kelanjutan, pelengkapan dan modifikasi 50
butir kesepakatan. Tambahan dalam
kesepakatan baru ini mencakup:
a) Program stabilisasi perbankan untuk
stabilisasi pasar uang dan mencegah hiperinflasi
b) Restrukturisasi perbankan untuk
penyehatan system perbankan nasional
c) Reformasi structural
d) Penyelesaian utang luar negeri dari
pihak swasta
e) Bantuan untuk masyarakat ekonomi
lemah.
4.
Pemerintahan Reformasi (Abdurrahman Wahid)
Mulai
pertengahan tahun 1999.
Target:
a) Memulihkan perekonomian nasional
sesuai dengan harapan masyarakat dan investor
b) Menuntaskan masalah KKN
c) Menegakkan supremasi hukum
d) Penegakkan hak asasi manusia
e) Pengurangan peranan ABRI dalam politik
f) Memperkuat NKRI (Penyelesaian
disintegrasi bangsa)
Kondisi:
a) Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi
positif (mendekati 0)
b) Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi 5%
c) Kondisi moneter stabil ( inflasi dan
suku bunga rendah)
d) Tahun 2001, pelaku bisnis dan
masyarakat kurang percaya kepada pemerintahan sebagai akibat dari pernyataan
presiden yang controversial, KKN, dictator, dan perseteruan dengan DPR
e) Bulan maret 2000, cadangan devisa
menurun dari US$ 29 milyar menjadi US$ 28,875 milyar
f) Hubungan dengan IMF menjadi tidak baik
sebagai akibat dari: penundaan pelaksanaan amandemen UU No. 23 tahun 1999
mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah (terutama kebebasan untuk
hutang pemerintah daerah dari LN); dan revisi APBN 2001.
g) Tahun 2001, pertumbuhan ekonomi
cenderung negative, IHSG merosot lebih dari 300 poin, dan nilai tukar rupiah
melemah dari Rp 7000 menjadi Rp 10.000 per US$.
5.
Pemerintahan Gotong Royong (Megawati S)
Mulai
pertangahan 2001 dengan kondisi:
a) SBI 17%
b) Bunga deposito 18%
c) Inflasi periode Juli – Juli 2001 13,5%
dengan asumsi inflasi 9,4% setelah dilakukan revisi APBN
d) Pertumbuhan PDB 2002 sebesar 3,66%
dibawah target 4% sebagai akibat dari kurang berkembangnya investasi swasta
(PMDN dan PMA)., ketidakstabilan politik, dan belum ada kepastian hokum.
4. Faktor Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Asian
Countries' GDP's Growth Rate (% per year)
Resource:
Asian Delvelopment Outlook 2007
Comparison Table: by Runckel & Associates
Comparison Table: by Runckel & Associates
|
Country
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007*
|
2008*
|
|
Cambodia
|
6.2
|
8.6
|
10.0
|
13.4
|
10.4
|
9.5
|
9.0
|
|
China
|
9.1
|
10.0
|
10.1
|
10.4
|
10.7
|
10.0
|
9.8
|
|
Hong Kong
|
1.8
|
3.2
|
8.6
|
7.5
|
6.8
|
5.4
|
5.2
|
|
India
|
3.8
|
8.5
|
7.5
|
9.0
|
9.2
|
8.0
|
8.3
|
|
Indonesia
|
4.5
|
4.8
|
5.0
|
5.7
|
5.5
|
6.0
|
6.3
|
|
Japan
|
0.3
|
1.4
|
2.7
|
1.9
|
2.2
|
-
|
-
|
|
Korea
|
7.0
|
3.1
|
4.7
|
4.0
|
5.0
|
4.5
|
4.8
|
|
Laos
|
5.9
|
6.1
|
6.4
|
7.0
|
7.3
|
6.8
|
6.5
|
|
Malaysia
|
4.4
|
5.5
|
7.2
|
5.2
|
5.9
|
5.4
|
5.7
|
|
Philippines
|
4.4
|
4.9
|
6.2
|
5.0
|
5.4
|
5.4
|
5.7
|
|
Singapore
|
4.2
|
3.1
|
8.8
|
6.6
|
7.9
|
6.0
|
5.5
|
|
Thailand
|
5.3
|
7.1
|
6.3
|
4.5
|
5.0
|
4.0
|
5.0
|
|
Vietnam
|
7.1
|
7.3
|
7.8
|
8.4
|
8.2
|
8.3
|
8.5
|
*Forecasted for 2007-2008
Faktor penentu pertumbuhan ekonomi:
a)
Faktor internal yang mencakup factor ekonomi dan
non ekonomi (politik, social dan keamanan).
Faktor ekonomi mencakup: pengendalian terhadap inflasi,
cadangan devisa, rasio hutang Ln terhadap PDB, dan kondisi perbankan, serta
kesiapan dunia usaha.
b)
Faktor eksternal adalah faktor-faktor ekonomi
yang mencakup perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi dunia.
Ekspor Produk Dunia per Wilayah , 1948, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 and
2007
|
1948
|
1953
|
1963
|
1973
|
1983
|
1993
|
2003
|
2007
|
|
|
VOLUE (Billion dollars)
|
||||||||
|
World
|
59
|
84
|
157
|
579
|
1838
|
3675
|
7375
|
13619
|
|
SHARE (percentage)
|
||||||||
|
World
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
North America
|
28.1
|
24.8
|
19.9
|
17.3
|
16.8
|
18
|
15.8
|
13.6
|
|
South and Central America
|
11.3
|
9.7
|
6.4
|
4.3
|
4.4
|
3
|
3
|
3.7
|
|
Europe
|
35.1
|
39.4
|
47.8
|
50.9
|
43.5
|
45.4
|
45.9
|
42.4
|
|
Africa
|
7.3
|
6.5
|
5.7
|
4.8
|
4.5
|
2.5
|
2.4
|
3.1
|
|
Middle East
|
2
|
2.7
|
3.2
|
4.1
|
6.8
|
3.5
|
4.1
|
5.6
|
|
Asia
|
14
|
13.4
|
12.5
|
14.9
|
19.1
|
26.1
|
26.2
|
27.9
|
|
USSR, Former
|
2.2
|
3.5
|
4.6
|
3.7
|
5
|
-
|
-
|
-
|
Sumber: WTO, 2008
5. Perubahan Struktur Ekonomi
Pembangunan ekonomi
jangka panjang (PDB/PN) merubah struktur ekonomi dari pertanian menuju industry
(sector non primer) terutama industry manufaktur dengan increasing return to
scale.
Semakin cepat
pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat pendapatan perkapita, semakin cepat
perubahan struktur ekonomi.
Perubahan struktur
ekonomi/transformasi structural merupakan serangkaian perubahan yang saling
terkait satu dengan lainnya dalam aggregate demand, perdagangan LN, dan
aggregate supply untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Teori perubahan
struktur ekonomi:
- Teori Arthur Lewis (Teori migrasi)
Teori ini membahas pembangunan di
pedesaan (perekonomian tradisional dengan pertanian sebagai sector utama) dan perkotaaan
(perekonomian modern dengan industry sebagai sector utama).
Di pedesaan tingkat pertumbuhan
penduduk sangat tinggi, shg kelebihan supply TK dan tingkat hidup yang
subsistence, sehingga produk marjinalnya sama dengan nol dengan upah yang
rendah. Produk marjinal =0 berarti
fungsi produksi sector pertanian telah optimal.
Jika jumlah TK > dari titik
optimal, maka produktivitas menurun dan upah menurun.
Dengan mengurangi jumlah TK yang
terlalu banyak dibandingkan tanah dan capital tidak merubah jumlah outputnya.
Diperkotaan, sector industry
kekurangan TK, sehingga produktivitas TK menjadi tinggi dan nilai produk
marjinalnya positif yang menunjukkan fungsi produksinya belum mencapai titik
optimal, sehingga upahnya juga tinggi.
Perbedaan upah ini menyebabkan
migrasi/urbanisasi TK dari desa ke kota, sehingga upah TK meningkat dan
akhirnya pendapatan Negara meningkat.
Pendapatan yang meningkat
meningkatkan permintaan makanan (output meningkat) dan dalam jangka panjang
pereonomian pedesaan tumbuh dan permintaan produk industry dan jasa meningkat
yang menjadi motor utama pertumbuhan output dan diversifikasi produk non
pertanian.
- Teori Hollis Chenery (Teori transformasi structural/pattern of development)
Teori ini memfokuskan pada perubahan
struktur ekonomi di LDCs yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional
ke sector industry sebagai penggerak utama pertumbuhan. Penelitian Chenery
menunjukkan peningkatan pendapatan perkapita merubah:
· pola konsumsi dari makanan dan
kebutuhan pokok ke produk manufaktur dan jasa
· Akumulasi capital secara fisik dan
SDM
· Perkambangan kota dan industry
· Penurunan laju pertumbuhan penduduk
· Ukuran keluarga yang kecil
· Sector ekonomi didominasi oleh sector
non primer terutama industry
Chenery menyatakan bahwa proses
transformasi structural dapat dipercepat jika pergeseran pola permintaan
domestic kearah produk manufaktur dan diperkuat dengan ekspor.
Yi = Di + (Xi-Mi)
+
ij
Dimana Yi= output bruto industry manufaktur
Di=
permintaan domestic untuk konsumsi
X-M =
perdagangan neto (ekspor-impor)
Yij=
penggunaan produk oleh perusahaan menufaktur sebagai input
Kenaikan produksi
sector manufaktur merupakan kontribusi 4 faktor:
- Kenaikan permintaan domestic
- Peningkatan ekspor
- Substitusi impor
- Perubahan teknologi
Kelompok LDCs
mengalami proses transisi ekonomi yang pesat dengan pola dan proses yang
berbeda-beda sebagai akibat dari perbedaan antar negara:
- Kondisi dan struktur awal ekonomi DN (memiliki industry dasar atau
tidak)
- Besar pasar DN (tergantung pada pertumbuhan penduduk)
- Pola distribusi pendapatan (merata atau tidak)
- Karakteristik industrialisasi (strategi pembangunan industry apakah
ada industry yang diunggulkan)
- Keberadaan SDA (keberadaan kualitas dan kuantitas SDA)
- Kebijakan perdagangan LN (kebijakan tertutup/protektif indystri DN atau terbuka/promosi ekspor).
Soal :
1. Nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu, merupakan pengertian dari....
a. PDB *
b. PPN
c. LDC
d. DN
2. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung...... pendapatan nasional.
a. Nilai Mata Uang
b. Pendapatan Nasional *
c. Ekspor
d. Nilai Output
3. UU tahun 1967 berisi tentang....
a. Perbankan *
b. Bank Sentral
c. Bank Asing
d. Bang Daerah
4. UU tahun 1968 berisi tentang....
a. Perbankan
b. Bank Sentral *
c. Bank Asing
d. Bang Daerah
5. Proses transformasi structural dapat dipercepat jika pergeseran pola permintaan domestic kearah produk manufaktur dan diperkuat dengan ekspor, merupakan teori yang dikemukakan oleh...
a. Hollis Chenery *
b. Arthur Lewis
c. Adam Smith
d. Karl Max
Referensi :