Jumat, 20 Maret 2015

I.Sistem Ekonomi Indonesia, II. Sejarah Ekonomi Indonesia, III. Pengelolaan Sumber Daya Indoesia, IV. PDB, Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi

I. Sistem Ekonomi Indonesia

1.       Pengertian Sistem
            Sistem merupakan suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa masyarakat, untuk suatu sistem sosial, makhluk hidup dan benda alam, untuk suatu sistem kehidupan atau sistem lingkungan, barang atau alat, untuk suatu peralatan, data, atau kumpulan fakta, untuk suatu sistem informasi atau bahkan kombinasi dari subjek-objek tersebut.
Keserasian hubungan antarsubjek termasuk syarat sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Keserasian itulah yang dijadikan petunjuk dapat dijalankan sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan oleh sistemnya. Guna membentuk dan memelihara keserasian tersebut perlu ada kaidah atau norma yang harus dipatuhi oleh subjek yang ada dalam bekerja dan berhubungan satu sama lain. Kaidah atau norma bisa berupa aturan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk suatu sistem yang menjalin hubungan satu sama lain.

2.       Sistem Ekonomi dan Sistem Politik
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsure manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek dan seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksudkan meliputi lembaga-lembaga ekonomi formal maupun informal, cara kerja, mekanisme hubungan, hukum atau peraturan perekonomian serta kaidah atau norma lain yang dipilih atau diterima oleh masyarakat.
Dalam perangkat kelembagaan terdapat kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat yang diterapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya bagi pemenuhan kebutuhan. Dan sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsure dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat dan juga termasuk bagian dari kesatuan ideology kehidupan bermayrakat di suatu Negara. Pelaksanaan suatu sistem ekonomi tertentu disebuah Negara akan berjalan mulus jika lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung.
Benang merah hubungan sistem ekonomi dengan sistem politik adalah, sbb :
1.  Liberalisme (liberal) dengan Komunisme (komunis), konteksnya adalah ideology politik.
2.  Demokrasi (demokratis) dengan Otokrasi (otoriter), konteksnya adalah rejim pemerintahan (cara pemerintah).
3.  Egalitarianism (egaliter) dengan Etatisme (etatis), konteksnya adalah penyelenggaraan kenegaraan.
4.  Desentralisme (desentralistis) dengan Sentralisme (sentralistis), konteksnya adalah struktur birokrasi.
5.  Kapitalisme (kapitalis) dengan Sosialime (sosialis), konteksnya adalah ideology ekonomi.
6.  Mekanisme Pasar dengan Perencanaan Terpusat, konteksnya adalah pengelolaan ekonomi.
Sistem ekonomi suatu Negara bersifat khas, sehingga dapat dibedakan dari sistem yang berlaku atau diterapkan di Negara lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan, yakni :
a.  Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi.
b.  Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya.
c.  Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

3.       Kapitalisme dan Sosialisme
Sistem ekonomi kapitalisme mengakui pemilikan individual atas sumber daya, sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi dan terdapat keleluasaan bagi orang perorangan dalam memiliki sumberdaya. Kompetisi antarindividu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antarbadan usaha dalam mengejar keuntungan sangat dihargai. Tidak adanya kekangan atau batasan bagi orang perorang dalam menerima imbalan atas perstasi kerjanya. Prinsip keadilan yang dianut “setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya”. Campur tangan pemerintah sangat minim. Pemerintah sebagai “pengamat” dan “pelindung” perekonomian.
Sistem ekonomi sosialisme adalah sebaliknya. Sumber daya ekonomo atau faktor produksi diklaim sebagai milik Negara. Lebih menekankan kebersamaan masyarakat dalam menajalankan dan memajukan perkonomian. Imbalan yang diterima pada orang perorang didasarkan pada kebutuhan, bukan bedasarkan jasa yang dicurahkan. Prinsip keadilan yang dianut “setiap orang menerima imbalan yang sama”. Campur tangan pemerintah sangat tinggi. Pemerintah yang menenrukan dan merencanakan 3 persoalan pokok ekonomi, yaitu :
  •   What, apa yang diproduksi?
  •   How, bagaimana memproduksinya
  •   For Whom, untuk siapa diproduksi?
Sistem ekonomi campuran diterapkan oleh Negara berkembang atau Negara dunia ketiga. Yang diantaranya cukup konsisten meramu resep campuran, yang berarti kadar kapitalismenya selalu tinggi dan bobor sosialismenya senantiasa lebih besar.


4.       Persaingan Terkendali
Dari sistem kepemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, dinyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah kapitalistik. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalis dan bukan juga sosialis. Kompetisi untuk memperbaiki taraf kehidupan, baik antarindividu maupun antarbadan usaha, tidak dikekang. Berkenaan dengan kompetisi antarindividu, pemerintah tidak membatasi pilihan orang dalam memasuki bidang pendidikan/keahlian yang diminati.
Sehubungan dengan persaingan antarbadan usaha , tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu. Namun dalam menghindari persaingan tak sehat dalam pasar barang tertentu sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas bidang usaha termasuk prioritas lokasi usaha. Pengendalian yang dimaksud adalah dengan mengumumkan Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam menerima imbalan atas prestasi kerja juga tidak ada kekangan. Sangat terbuka peluang bagi setiap pekerja/pemodal untuk mendapatkan imbalan melebihi dari sekadar kebutuhan. Pemerintah justru mengatur ketentuan upah minimum bagi pekerja, agar memenuhi standar kebutuhan hidup minimum yang layak.

5.       Kadar  Kapitalisme dan Sosialisme 
            Unsure-unsur kapitalisme dan sosialisme terkandung dalam perngorganisasian ekonomi Indonesia. Ada 2 pendekatan untuk melihat kadar masing-masing sistem tersebut, dengan :
  •   Pendekatan Faktual-Struktural yakni menelaah peranan pemerintah atau Negara dalam struktur perkonomian.
  •   Pendekatan Sejarah yakni dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa siorganisasikan dari waktu ke waktu.
Untuk mengatur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan factual-struktural, digunakan Kesamaan Agregat Keynesian yang berumuskan :
Y = C + I + G + (X – M)

Dalam mengunakan rumus diatas dirinci menurut pengunaan atau sector pelakunya. Kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran.


Soal :
1. Suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu, merupakan pengertian dari......
  a. Sistem  *
  b. Sistem Ekonomi
  c. Sistem Politik
  d. Sosialisme

2. Sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan, merupakan pengertian dari......
  a. Sistem
  b. Sistem Ekonomi  *
  c. Sistem Politik
  d. Sosialisme

3. Mengakui pemilikan individual atas sumber daya, sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi dan terdapat keleluasaan bagi orang perorangan dalam memiliki sumberdaya, merupakan pengertian dari sistem ekonomi....
  a. Kapitalisme  *
  b. Sosialisme
  c. Individualisme
  d. Terkendali

4. Menelaah peranan pemerintah atau Negara dalam struktur perkonomian, merupakan pengertian dari pendekatan....
  a. Faktual-Struktural  *
  b. Ekonomi
  c. Sejarah
  d. Kardinal

5. Bagaimanakah rumus Kesamaan Agregat Keynesian ....
   a. Y = C - I + G + (X – M)
   b. Y = C + I + G - (X – M)
   c. Y = C + I + G + (X – M)  *
   d. Y = C + I + G + (X + M)


II. Sejarah Ekonomi Indonesia

1.   Sejarah Prakolonialisme Indonesia
            Pada masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia Tenggara, belum ada Indonesia. Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran, kadang hidup berdampingan dengan damai sementara di lain waktu berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas tersebut kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik yang dimiliki Indonesia saat ini. Meskipun demikian, jaringan perdagangan terpadu telah berkembang di wilayah ini terhitung sejak awal permulaan sejarah Asia. Terhubung ke jaringan perdagangan merupakan aset penting bagi sebuah kerajaan untuk mendapatkan kekayaan dan komoditas, yang diperlukan untuk menjadi kekuatan besar. Tapi semakin menjadi global jaringan perdagangan ini di nusantara, semakin banyak pengaruh asing berhasil masuk; suatu perkembangan yang akhirnya akan mengarah pada kondisi penjajahan.
Keberadaan sumber-sumber tertulis adalah yang memisahkan masa sejarah dari masa prasejarah. Karena sedikitnya sumber-sumber tertulis yang berasal dari masa sebelum tahun 500 Masehi, sejarah Indonesia dimulai agak terlambat. Diduga sebagian besar tulisan dibuat pada bahan yang mudah rusak dan ditambah dengan iklim tropis lembab dan standar teknik konservasi yang berkualitas rendah pada saat itu ini berarti bahwa sejarawan harus bergantung pada inskripsi/prasasti di atas batu dan studi sisa-sisa candi kuno untuk menelusuri sejarah paling terdahulu nusantara. Kedua pendekatan ini memberikan informasi mengenai struktur politik tua karena baik sastra maupun pembangunan candi adalah contoh budaya tinggi yang diperuntukkan bagi elit penguasa.
Sejarah Indonesia memiliki ciri sangat khas, yaitu umumnya berpusat di bagian barat Nusantara (khususnya di pulau Sumatera dan Jawa). Karena sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan ekonomi sepanjang sejarah (terletak jauh dari jalur perdagangan utama), hal itu menyebabkan sedikitnya kegiatan politik; suatu situasi yang berlanjut hingga hari ini.

2.   Sistem Monopoli  VOC
VOC yang berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 tersebut terus berkembang dan berhasil menguasai beberapa daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia, hal ini karena VOC merupakan wakil resmi dari kerajaan Belanda dengan diberikan hak Octrooi (hak istimewa) antara lainya                                                                            
a. Hak monopoli perdagangan
b. Hak mencetak dan mengeluarkan uang
c. Hak mengadakan perjanjian
d. Hak mengumurnkan perang
e. Hak menjalankan kekuasaan kehakiman
f. Hak memungut pajak
g. Hak memiliki angkatan perang
h. Hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri
Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala.
 3.           Sistem Tanam Paksa
        Istilah tanam paksa berasal dari Bahasa Belanda, yaitu Cultuurstelsel (sistem penanaman atau aturan tanam paksa). Pencetus ide tanam paksa dan sekaligus pelaksana aturan tanam paksa di Indonesia adalah Johannes Van Den Bosch yang kemudian diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
           Pelaksanaan aturan tanam paksa sudah dimulai pada tahun 1830 dan mencapai puncak perkembangannya hingga tahun 1850, yaitu ditandai dengan hasil tanam paksa mampu mencapai jumlah tertinggi. Dengan demikian, keuntungan tinggi dapat diperoleh pemerintah Belanda dari pelaksanaan aturan tanam paksa.
           Tekanan-tekanan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia dalam upaya mencari keuntungan dari pelaksanaan aturan tanam paksa tersebut mulai menurun akibat adanya berbagai kritikan tajam terhadap pemerintah Belanda yang dipandang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan.
           Pada tahun 1860, sistem tanam paksa yang diberlakukan untuk menanam lada dihapuskan dan pada tahun 1865 menyusul dihapuskan untuk menanam nila dan teh. Berlanjut hingga tahun 1870, hampir semua jenis tanaman yang ditanam untuk tanam paksa dihapuskan, kecuali tanaman kopi. Akhirnya, pada tahun 1917, tanaman kopi yang diwajibkan untuk ditanam bagi rakyat di daerah Priangan juga dihapuskan.

4.     Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal
Sistem perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis merupakan sistem perekonomian yang
memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.
Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal kapitalis antara lain :
a.    Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.
b.    Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
c.    Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi
     
dan masyarakat pekerja (buruh).
d.     Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
e.     Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
f.      Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonom.
g.     Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.
Ada lima institusi pokok yang membangun sitem ekonomi liberal kapitalis, yakni : 
a.    Hak kepemilikan.
b.    Keuntungan.
c.    Konsumerisme.
d.    Kompetisi.
e.    Harga.

5.     Era Pendudukan Jepang
Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai memperoleh penghormatan dari Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.
Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Soepomomembicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang.
Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.
6.     Cita-cita Ekonomi Merdeka
Perekonomian global sedang anjlok. Namun, pada saat bersamaan, perekonomian Indonesia justru tumbuh. Memasuki tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi 6,5 persen. Lalu, juga pada tahun  2013 mendatang, PDB Indonesia diperkirakan 1 Triliun USD. kekayaan 40 orang terkaya Indonesia mencapai Rp680 Triliun (71,3 miliar USD) atau setara dengan 10,33% PDB. Konon, nilai kekayaan dari 40 ribu orang itu setara dengan kekayaan 60% penduduk atau 140 juta orang. Data lain menyebutkan, 50 persen kekayaan ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh 50 orang. pertumbuhan ekonomi yang spektakuler itu tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat. Yang terjadi, sebagian besar aset dan pendapat ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Sementara mayoritas rakyat tidak punya aset dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Akhirnya, terjadilah fenomena: 1% warga negara makin makmur, sementara 99% warga negara hidup pas-pasan.
Sayang, sejak orde baru hingga sekarang ini (dengan pengecualian di era Gus Dur), proses penyelenggaran negara sangat jauh politik perekonomian ala pasal 33 UUD 1945. Pada masa orde baru, sistem perekonomian kebanyakan didikte oleh kapital asing melalui kelompok ekonom yang dijuluki “Mafia Barkeley”. Lalu, pada masa pasca reformasi ini, sistem perekonomian kebanyakan didikte secara langsung oleh lembaga-lembaga asing, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.
Akibatnya, cita-cita perekonomian sesuai amanat Proklamasi Kemerdekaan pun kandas. Bukannya melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial, tetapi malah mengekal-kannya, yang ditandai oleh menguatnya dominasi kapital asing, politik upah murah, ketergantungan pada impor, dan kecanduan mengekspor bahan mentah ke negeri-negeri kapitalis maju.

7.     Ekonomi Indonesia Setiap Periode Pemerintahan (Orde lama, orde baru, reformasi)

·         Orde lama (Demokrasi Terpimpin)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain  disebabkan oleh :
a.  Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak
terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
b.  Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu
 perdagangan luar negeri RI.
c.    Kas negara kosong.
d.    Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan
.
·         Orde Baru
Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional.

·               Reformasi
Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
Kebijakan dalam bidang ekonomi
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

  Soal :
1. Kapan berdirinya VOC....
   a. 19 Maret 1602 
  b. 20 Maret 1602  * 
  c. 20 Maret 1603 
  d. 20 Maret 1702 


2.  Istilah tanam paksa berasal dari Bahasa Belanda, yaitu....
   a. Cultuurstelsel  *
   b. Culturale
   c. Cultuurste
   d. Culture


3. Pencetus ide tanam paksa dan sekaligus pelaksana aturan tanam paksa di Indonesia adalah ...
   a. Johannes Van Den Bosch  *
   b. Mersekal Terauci
   c. VOC
   d. Yushi Cosakhai


4. Pelaksanaan aturan tanam paksa sudah dimulai pada tahun....
   a. 1730
   b. 1890
   c. 1880
   d. 1830  *

5. UU No. 8 Tahun 1999 berisi tentang.... 
   a. Perlindungan Konsumen  *
   b. Larangan Praktik Monopoli
   c. Persaingan Tidak Sehat
   d. BPPN


III. Pengelolaan Sumber Daya Indonesia

1. Masalah SDA
Pengembangan areal pertanian maupun intensifikasi lahan yang sudah ada membutuhkan sumber daya air yang meningkat. Padahal kondisi saat ini tren siklus air sudah sangat mengkhawatirkan. Dimana pada waktu musim hujan air berlimpah sehingga menimbulkan banjir sedangkan pada waktu musim kemarau petani kekurangan air yang menyebabkan lahan menjadi puso. Eksploitasi lahan, eksploitasi air berkembang terus. Sementara tangkapan air semakin berkurang. Hutan sudah gundul. Dimana air akan disimpan ketika hujan? Padahal air pada waktu musim hujan adalah untuk cadangan pada waktu musim kemarau. Hutan itulah tempat menyimpan air.
Perlu penanganan yang serius dalam menghapai masalah tersebut. Hal ini untuk kelestarian lingkungan kita. Perlu duduk bersama antara stakeholder.
Petani yang berada di wilayah atas (pegunungan) maupun petani yang berada di wilayah bawah. Petani wilayah atas jelas sebagai pihak yang tertuduh akibat pembukaan lahan untuk pertanian sementara pembukaan lahan tersebut mengakibatkan tangkapan air berkurang. Sementara kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Dilematis!
Sebagai kasus akan saya contohkan di negara Perancis. Petani di Perancis yang berada di wilayah atas diberikan kompensasi dibanding petani di bawah. Wilayah atas tetap mempertahankan hutan yang ada. Sementara yang bawah dibolehkan untuk eksploitasi. Namun yang di wilayah bawah harus membayar kepada wilayah atas akibat keterbatasan eksploitasi.  Bisa juga pajak yang lebih kecil. Namun secara ketat pembatasan ini harus diawasi. Sehingga keseimbangan tetap bisa dijaga.
           2.  Kebijakan SDA
        Beberapa pengertian 
1. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
3. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
4. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain.
5. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ekosistem Alami dan Ekosistem Buatan
a. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
b. Human Settlement pada dasarnya merupakan ekosistem buatan yang dibangun di atas ekosistem alami.
c. Ekosistem alami merupakan hasil karya gaya-gaya asal dalam (gaya epirogenesis dangaya orogenesis) dan gaya gaya asal luar di dalam kerangka waktu (time frame) geologis.
d. Ekosistem buatan dan atau pemanfaatan sumber daya alam di dalam time frame manusia.
e. Berlangsung perubahan ekosistem buatan secara cepat di atas ekosistem alami yang sesungguhnya mengalami perubahan secara lambat
Cara Pandang Ekosistem
* Keterkaitan
* Ketergantungan
* Keserasian
* Keselarasan
* Keseimbangan
antar komponen di dalam ekosistem.

Arah Kebijakan Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dalam GHBN 1999 – 2004
1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
2.. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
3. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.
4. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.
5. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam  dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam :
a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional.
c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
e.  Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
f. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional.

Parameter Kebijakan PSDA bagi Pembangunan Berkelanjutan
Reformasi pengelolaan sumber daya alam sebagai prasyarat bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan dapat dinilai dengan baik apabila terumuskan parameter yang memadai. Secara implementatif, parameter yang dapat dirumuskan diantaranya:
1. Desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti prinsip dan pendekatan ekosistem, bukan administratif.
2. Kontrol sosial masyarakat dengan melalui pengembangan transparansi proses pengambilan keputusan dan peran serta masyarakat . Kontrol sosial ini dapat dimaknai pula sebagai partisipasi dan kedaulatan yang dimiliki (sebagai hak) rakyat. Setiap orang secara sendiri-sendiri maupun berkelompok memiliki hak yang sama dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi pada pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
3. Pendekatan utuh menyeluruh atau komprehensif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada parameter ini, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus menghilangkan pendekatan sektoral, namun berbasis ekosistem dan memperhatikan keterkaitan dan saling ketergantungan antara faktor-faktor pembentuk ekosistem dan antara satu ekosistem dengan ekosistem lainnya.
4. Keseimbangan antara eksploitasi dengan konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga tetap terjaga kelestarian dan kualitasnya secara baik.
5. Rasa keadilan bagi rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan      lingkungan hidup. Keadilan ini tidak semata bagi generasi sekarang semata, tetapi juga keadilan untuk generasi mendatang sesudah kita yang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik.

Visi Pengelolaan Sumber Daya Alam
“Terwujudnya Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau”.

Misi Pengelolaan Sumber Daya Alam
a. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau;
b. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
c. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
d. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.
Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah:
1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah;
2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan;
3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi.


    3. Dominasi SDA di Indonesia

Dominasi perusahaan asing di Indonesia

Dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas dominasi asing dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, SDA Indonesia sangat melimpah ruah, hal ini membuat bangsa lain tertarik dengan Indonesia. Namun sayang, SDM kita jumlahnya masih sedikit ketimbang dengan SDAnya. Saya rasa dengan sedikitnya SDM pun kita masih bisa mengelola SDA kita dengan mandiri, namun banyak dari SDM kita yang memilih mengelola SDA negeri orang lain dengan alasan materi. Gak salah sih, zaman sekarang siapa sih yang tidak mau uang ?

Sejak zaman Alm Presiden Soekarno, banyak perusahaan asing yang ingin mengambil alih SDA Indonesia, namun Presiden Soekarno menolaknya, menurut dia perusahaan asing hanyalah monopoli keuangan, kapitalisme, dan neolib. Presiden Soekarno juga pernah menolak bantuan dari IMF yang menurut dia hanya akan memberati keuangan negara. Soekarno percayaan dengan kemampuan rakyatnya sendiri.
Banyak perusahaan asing yang menekan kontrak dengan pemerintahan Indonesia sejak era pemerintahan Alm Soehartom hingga sekarang (Presiden SBY) telah mengakar di negeri ini, contoh saja Freeport, Chevron, Shell, Suzuki, Honda, Yamaha, dll.
Yang perlu di perhatikan adalah agar kepemilikan saham asing di industri nasional tidak begitu dominan, sebab bila itu terjadi  maka perekonomian nasinal bisa pincang.
Dominasi pihak asing kini semakin meluas dan menyebar pada sektor-sektor strategis perekonomian. Pemerintah disarankan menata ulang strategi pembangunan ekonomi agar hasilnya lebih merata dirasakan rakyat dan berdaya saing tinggi menghadapi persaingan global.
Per Maret 2011 pihak asing telah menguasai 50,6 persen aset perbankan nasional. Dengan demikian, sekitar Rp 1.551 triliun dari total aset perbankan Rp 3.065 triliun dikuasai asing. Secara perlahan porsi kepemilikan asing terus bertambah. Per Juni 2008 kepemilikan asing baru mencapai 47,02 persen.
Hanya 15 bank yang menguasai pangsa 85 persen. Dari 15 bank itu, sebagian sudah dimiliki asing. Dari total 121 bank umum, kepemilikan asing ada pada 47 bank dengan porsi bervariasi.
Tak hanya perbankan, asuransi juga didominasi asing. Dari 45 perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia, tak sampai setengahnya yang murni milik Indonesia. Kalau dikelompokkan, dari asuransi jiwa yang ekuitasnya di atas Rp 750 miliar hampir semuanya usaha patungan. Dari sisi perolehan premi, lima besarnya adalah perusahaan asing.

Hal itu tak terlepas dari aturan pemerintah yang sangat liberal, memungkinkan pihak asing memiliki sampai 99 persen saham perbankan dan 80 persen saham perusahaan asuransi.
Pasar modal juga demikian. Total kepemilikan investor asing 60-70 persen dari semua saham perusahaan yang dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek.
Pada badan usaha milik negara (BUMN) pun demikian. Dari semua BUMN yang telah diprivatisasi, kepemilikan asing sudah mencapai 60 persen.

Lebih tragis lagi di sektor minyak dan gas. Porsi operator migas nasional hanya sekitar 25 persen, selebihnya 75 persen dikuasai pihak asing. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM menetapkan target porsi operator oleh perusahaan nasional mencapai 50 persen pada 2025.
Tinggal masalah teknis. Karena tak gampang asing dipaksa melepaskan kepemilikannya begitu saja. Jadi ya pakai tenggat waktu yang cukup misalnya 10 tahun harus dilepas ke pihak nasional dalam porsi tertentu. Dan mudah-mudahan di kurun waktu tersebut swasta nasional juga sudah punya sumber keuangan yang cukup untuk membeli saham asing tersebut.

Dengan kepemilikan nasional yang lebih dari asing pada sektor-sektor strategis, diyakini perputaran perekonomian nasional akan semakin kuat dan baik. Kebangkitan ekonomi nasional yang diinginkan banyak orang akan benar-benar terjadi.

Tapi benarkah akan seperti itu? Semuanya kembali pada mentalitas bangsa dan kepemimpinan nasional. Indonesia pernah melakukan nasionalisasi kepemilikan asing di masa lalu. Dan kemudian kembali asing mendominasi. Jangan-jangan permasalahannya bukan pada berapa besar kepemilikan nasional, tapi bagaimana mengelola seberapapun yang kita miliki.


Soal :
1. Unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati          dan sumber daya buatan, merupakan pengertian dari....
   a.  Sumber daya  *
   b. Lingkungan Hidup
   c. Ekosistem
   d. Daya Dukung Lingkungan Hidup

2. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain, merupakan                   pengertian dari.......
   a.  Sumber daya  
   b. Lingkungan Hidup
   c. Ekosistem
   d. Daya Dukung Lingkungan Hidup  *

3. Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup, merupakan pengertian dari...
   a.  Sumber daya  
   b. Lingkungan Hidup
   c. Ekosistem  *
   d. Daya Dukung Lingkungan Hidup  

4. Hasil karya gaya-gaya asal dalam (gaya epirogenesis dangaya orogenesis) dan gaya gaya asal luar di dalam kerangka waktu (time frame) geologis, merupakan pengertian dari....
   a.  Sumber daya  
   b. Lingkungan Hidup
   c. Ekosistem  Alami  *
   d. Daya Dukung Lingkungan Hidup  

5. Kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya, adalah pengertian dari....
   a.  Sumber daya  
   b. Lingkungan Hidup
   c. Ekosistem  Alami  
   d. Daya Tampung Lingkungan Hidup   *


IV. PDB, Pertumbuhan & Perubahan Struktur Ekonomi

          1. PDB (Produk Domestik Bruto)

Dalam bidang ekonomi, produk domestik bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional.
PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.
PDB Nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil <!-(atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan)--> mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.
PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:
PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor)
Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.
Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi:
PDB = sewa + upah + bunga + laba
Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, danlaba untuk pengusaha.
Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.
PDB negara yang berbeda dapat dibandingkan dengan menukar nilainya dalam mata uang lokal menurut:
·         nilai tukar mata uang saat ini: PDB dihitung sesuai dengan nilai tukar yang sedang digunakan dalam pasar mata uang internasional
·         nilai tukar keseimbangan kemampuan berbelanja: PDB dihitung sesuai keseimbangan kemampuan berbelanja (PPP) setiap mata uang relatif kepada standar yang telah ditentukan (biasanya dolar AS).
Peringkat relatif negara-negara dapat berbeda jauh antara satu metode dengan metode lainnya.


2. Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi
Dalam GBHN, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator untuk mengukur kesejahteraan adalah National Income.

 Awal pembangunan ekonomi suatu Negara dengan prioritas:
a)   Pertumbuhan ekonomi
b)   Distribusi pendapatan

Proses pembangunan ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar:

a)   Sisi permintaan agregat, pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan national income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terefleksi dalam pola konsumsinya.
b)   Sisi penawaran agregat, faktor pendorong utamanya adalah perubahn teknologi, peningkatan SDM, dan penemuan material baru untuk produksi.

A. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP, sehingga terjadi peningkatan national income.

 National income dapat merujuk pada GDP, GNP atau NNP (Net national Product)

GNP = GDP + F, dimana F = pendapatan neto atas faktor luar negeri
NNP = GNP – D, dimana D = depresiasi
NP = NNP – Ttl, dimana Ttl = pajak tidak langsung neto.

GDP = NP + Ttl + D – F
NP = GDP + F – D- Ttl

 Pendekatan pengukuran GDP:
a)      Pendekatan sisi penawaran agregat yang mencakup:
·   Pendekatan produksi. PDB=jumlah nilai output (NO) dari semua sector ekonomi atau lapangan usaha
BPS membagi ekonomi nasional dalam sektor:
a)               Pertanian
b)               Pertambangan dan penggalian
c)               Industri manufaktur
d)               Listrik, gas, dan air bersih
e)               Bangunan
f)                Perdagangan, hotel dan restoran
g)               Pengangkutan dan komunikasi
h)               Keuangan, sewa dan jasa perusahaan
i)                 Jasa-jasa

·   Pendekatan pendapatan. PDB=jumlah pendapatan yang diterima FP untuk proses produksi disetiap sector yg mencakup gaji untuk TK, bunga untuk pemilik modal, sewa untuk pemiik tanah, profit untuk pengusaha sebelum dipotong pajak dan mencakup penyusutan.
PDB = NTB1 + NTB2 + … + NTB9, dimana NTB= nilai tambah bruto 9 sektor

b)      Pendekatan sisi permintaan agregat yakni pendekatan pengeluaran
PDB=C +  I + G + X - M

Sumber pertumbuhan:
a)      Permintaan agregat
Kurva AD bergeser kekanan berarti peningkatan permintaan C, I, G (X-M).
PDB=C +  I + G + X - M
C = cY + Ca
I = -ir + Ia
G = Ga, Pengeluaran pemerintah berifat otonom, besar kecilnya tidak ditentukan oleh factor dalam model, tapi oleh factor lain spt politik.
X = Xa, pertumbuhan ekspor ditentukan oleh factor eksternal
M = mY +Ma

b)     Penawaran agregat.
Pertumbuhan output disebabkan oleh peningkatan volume FP (Tenaga kerja, Kapital, Tanah) sebagai akibat dari peningkatan produktivitas.
Q = f (X1, X2, .. Xn), dimana X = FP


Teori dan Model Pertumbuhan.

a)      Teori dan model pertumbuhan Neoklasik.
Memfokuskan pada efek akumulasi K dan penambahan TK.
Semakin meningkat jumlah FP (TK dan kapital) pada tingkat produktivitas tidak berubah, maka semakin meningkat pertumbuhan output.  Persentase pertumbuhan output dapat:
·      Lebih besar daripada persentase pertumbuhan jumlah FP (increasing return to scale)
·      Sama dengan persentase pertumbuhan jumlah FP (constant return to scale)
·      Lebih kecil dari persentase pertumbuhan jumlah FP (decreasing return to scale)
Asumsi: teknologi, ilmu pengetahuan, dan peningkatan kualitas input tidak diperhatikan (dianggap konstan)
Teori ini tidak berlaku untuk Jepang, Korea Selatan dan lain-lain yang memiliki SDA sedikit dapat menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan output mereka sebagai akibat dari produktivitas yang semakin meningkat.
Nafziger (1997) menyatakan bahwa Taiwan, Hongkong, Korea Selatan dan Singapura menunjukkan K per TK terhadap pertumbuhan eonomi mencapai 50% - 90% dan peran teknologi sebesar 10% - 50%.
b)      Teori modern (model pertumbuhan Endogen)
Teori moderan menyatakan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi:
·      FP yang mencakup TK, K, T, kewirausahaan, BB dan material,
·      Faktor lain yang mencakup infrastruktur,  hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional.

Ketiadaan/rendahnya FP dan faktor lain tersebut menyebabkan pembangunan ekonomi di negara-negara di afrika  terhenti

Teori Neoklasik
Teori Moderen
Kuantitas faktor produksi L dan K berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
FP yang berpengaruh:
§  Kualitas TK dalam bentuk pendidikan dan kesehatan (tingkat harapan hidup). TK menjadi variable endogen mengikuti perkembangan IPTEK.
§  Kualitas T dalam bentuk kemajuan teknologi. T menjadi variable endogen yang dinamis.
§  Kualitas kewirausahaan dalam bentuk kemampuan berinovasi

Kualitas IPTEK dan SDM berpengaruh terhadap produktivitas untuk memproduksi dan akhirnya bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan kualitas SDM dan Kemajuan IPTEK di Indonesia telah mendorong pertumbuhan ekonomi selama 30 tahun.
Model Harrold-Domar merupakan model pertumbuhan neoklasik yang bisa diendogenkan  yang menyatakan bahwa ada pengaruh  penambahan K terhadap pertumbuhan GDP. Model ini memiliki dua variable fundamental:
§  Penambahan K
§ Rasio penambahan K terhadap PDB 
Model Harrold-Domar merupakan modifikasi dari model-model pertumbuhan dari Domar dan Harrold.
§  Model Domar lebih menekankan laju investasi (∆I/I) yang ditetapkn harus tumbuh dengan % yang konstan, karena rasio pertumbuhan tabungan nasional terhadap Y dan ICORnya bersifat konstan juga.
§  Model Harrold lebih menekankan pada pertumbuhan Y jangka panjang dengan laju pertumbuhan keseimbangan yang menjadikan saving yang direncanakan selalu sama dengan I yang direncanakan.
sYt = ICOR (Yt – Yt-1) =
(Yt – Yt-1)/Y = s/ICOR
Model ini menekankan 2 faktor penting dalam pembangunan ekonomi:
§ Investasi
§ Tabungan
Selama krisis ekonomi, jumlah tabungan (s) terbatas, sehingga pemerintah bergantung kepada pinjaman LN dan PMA untuk mempertahankan kelangsungan I di dalam negeri.

Setiap negara memerlukan I minimum untuk mempertahankan kapasitas produksi. Kapasitas produksi potensial adalah output maksimum yang dapat dihasilkan suatu Negara pada waktu tertentu dalam kondisi normal.
IBII (2000) mengasumsikan FP yang menentukan kapasitas produksi Indonesia adalah K yang berjumlah melimpah terutama bidang pertanian.

∆Cap = (1/k) (∆K), dimana Cap = kapasitas produksi dan k = rasio output capital untuk mengukur efisiensi penggunaan capital.
Kt = K(t-1) + ( i – s)
i =  Investasi bruto
s = pengurangan K yaitu K yang tidak ekonomis (output < biaya produksinya)
Dengan demikian:

∆Cap = (1/k) (∆K) menjadi ∆Cap = (1/k) ( i – s)
Dengan membagi persamaan tersebut dengan k (t-1) dan s = δ k (t-1), diperoleh persamaan tingkat pertumbuhan kapasitas produksi:
∆Cap = (1/k) ( – δ)
IBII mengestimasi kapasitas produksi tahun 2000 dengan data 1971 sd 1997:

Cap = (1/2,5) () ( 100 – 5)

c)       Pertumbuhan FTP
Pack dan Page (1994) menyatakan bahwa ada 2 sumber pertumbuhan utama:
§  Peningkatan I (Investment driven growth) dari peningkatan FP seperti penambahan mesin
§  Peningkatan produktivitas (Productivity driven growth) FP seperti kemajuan teknologi

Pengaruh kedua sumber terhadap pertumbuhan output dapat dihitung secara parsial dan secara total.

Fungsi Cobb-Douglas:
Yt = TtKαtLβt, menjadi persamaan linier

LnYt = Ln Tt +  α Ln Kt + βLn Lt, dimana α +β = 1, sehingga α = 1 -β

 LnYt = Ln Tt +  (1 - β) Ln Kt + βLn Lt

LnYt = Ln Tt + Ln Kt - β Ln Kt + βLn Lt

LnYt = Ln Tt + Ln Kt + β (Ln Lt - Ln Kt )

LnYt - Ln Kt = Ln Tt + β (Ln Lt - Ln Kt )

Ln (Yt/Kt) = Ln Tt + β Ln (Lt /Kt )

Yt/Kt) = Tt (Lt /Kt )β

Koefisien beta dan alpha sebagai alokator untuk mengestimasi peran input K dan L terhadap pertumbuhan output dan estimasi nilai T menunjukkan kontribusinya terhadap perubahan output.

Studi empiris:
§  Kim dan Lau (1994) menemukan pertumbuhan TFP bukan merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi di NICs (kecuali Korea Selatan), tapi akumulasi I berkontribusi 48 – 72% dibandingkan dengan pertumbuhan TFP sebesar 46 – 71 %.  Jepang, penambahan K menjadi factor utama dan pertumbuhan TFP menjadi faktor kedua. OECD (Organization for economic corporation and development), pertumbuhan TFP menjadi sumber utama bagi GDP.
§  Young (1992) untuk hongkong dan singapura menunjukkan hongkong tahun 1970 – 1980 memiliki tingkat pertumbuhan TFP diatas 30%, tapi di singapura tumbuh negative. Korea selatan memiliki laju pertumbuhan TFP per tahun selama 1966 – 1990 sebesar 1,7% dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 16,5% dengan kontribusi industry manufaktur sebesar 3%. Taiwan memiliki laju pertumbuhan TFP per tahun selama 1966 – 1990 sebesar 2,6% dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 27,7% dengan sector jasa sebagai primadona.
§  Pack dan Page (1994) menemukan negara dengan investment driven growth adalah Malaysia, Thailand dan Indonesia. Negara dengan productivity driven growth adalah Jepang dan NICs.
§  Bank Dunia (1994) menemukan bukti bahwa rata-rata 33% dari pertumbuhan ekonomi di Asia Timur didorong oleh pertumbuhan TFP.


Perumbuhan TFP dan Pertumbuhan Ekonomi tahun 1960 – 1980.
Negara
Pertumbuhan TFP
Pertumbuhan ekonomi
Taiwan
3,7%
42%
Singapura
1,2%
15%
Hongkong
3,6%
44%
Korea Selatan
3,1%
37%

§  Sarel (1996) menemukan bukti pertumbuhan TFP
Negara
Pertumbuhan TFP
Jepang
2 %
USA
0,9 %
Hongkong
3,8%
Taiwan
3,5%
Korea Selatan
3,1%

§  Kasus pertumbuhan TFP di Indonesia:
1)      Hanson et al. (1995) menemukan kebijakan deregulasi sebelum 1980 penambahan FP mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan deregulasi pertengahan tahun 1980an berdampak positif terhadap pertumbuhan TFP yang menyumbang pertumbuhan PDB 31% periode 1985-1992.
2)      Karseno (1995), Poot (1994), Abimnyu dan Xie (1994), Hill dan Aswicahyono (1994) menemukan pertumbuhan TFP di sektor manufaktur dan ada perbedaan yang cukup besar diantara subsector industri
3)      Suhariyanto (2001) meneliti pertumbuhan TFP disektor pertanian selama orde baru. Perbandingan pertumbuhan TFP, output, dan input sector pertanian beberapa Negara sbb:





Negara
TFP
Output
Tanah
Tk
Binatang
Pupuk
Mesin
Cina
0,47
4,34
0,14
1,77
2,45
10,64
8,85
Jepang
2,7
1,15
-0,92
-4,06
1,66
-0,13
15,16
Korea Selatan
3,3
3,78
-0,26
-1,71
3,46
3,05
31,77
Indonesia
0,18
4,04
0,60
1,65
1,42
11,37
7,60
Malaysia
3,55
5,25
1,96
-0,01
1,05
8,77
9,58
Thailand
-1
3,89
1,87
1,84
0,37
12,32
11,10
Philipina
1,33
2,74
1,29
1,66
-0,42
5,9
2,42
India
-0,5
2,90
0,15
1,42
0,81
10,35
11,88

3. Pertumbuhan Ekonomi Selama Odre Baru Hingga Saat Ini

Sejak Maret 1966.
Pemerintah mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial.
Pemerintah meninggalkan idiologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.

Kondisi perekonomian Indonesia:
(a) ketidakmampuan membayar hutang LN US $32 Milyar
(b) Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor
(c) Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya
(d) Inflasi 30 – 50 persen per bulan
(e) Kondisi prasarana perekonomian yang bururk
(f) Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun

Prioritas kebijakan ekonomi:
(a) Memerangi hiperinflasi
(b) Mencukupkan persediaan pangan (beras)
(c) merehabilitasi prasaran perekonomian
(d) Peningkatan ekspor
(e) Penyediaan lapangan kerja
(f) Mengundang investor asing

Program ekonomi orde baru mencakup:
(a)Jangka pendek
·     Juli – Desember 1966 untuk program pemulihan
·     Januari – Juni 1967 untuk tahap rehabilitasi
·     Juli – Desember 1967 untuk tahap konsolidasi
·     Januari – Juni 1968 untuk tahap stabilisasi

(b)Jangka panjang yang berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) mulai April tahun 1969.

Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek, pemerintah:
(a) Memperkenalkan kebijakan anggaran berimbang (balanced budget policy)
(b) Pembentukan IGGI
(c) Melakukan reformasi terhadap sistem perbankan
·     UU tahun 1967 tentang Perbankan
·     UU tahun 1968 tentang Bank Sentral
·     Uu tahun 1968 tentang Bank Asing
(d) Menjadi anggota kembali IMF
(e) Pemberian peran yang lebih besar kepada bank bank dan lembaga keuangan lain sebagai ’”agen pembangunan”. Dengan memobilisasi tabungan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memainkan peranan penting untuk pembangunan pasar uang dan pasar modal.

Mulai 1 April 1969,  Program pembangunan jangka panjang terdiri dari tahapan-tahapan REPELITA dengan sasaran:
(a) stabilitas perekonomian
(b) pertumbuhan ekonomi
(c) pemerataan hasil pembangunan

REPELITA I è 1969 – 1974 dengan sasaran: (a) stabilitas perekonomian; (b) pertumbuhan ekonomi; dan (c) pemerataan hasil pembangunan
REPELITA II è 1974 – 1979 dengan sasaran: (a) pertumbuhan ekonomi; (b) pemerataan hasil pembangunan; dan (c) stabilitas perekonomian
REPELITA III è 1979 – 1984,  REPELITA IV è 1984 – 1989, REPELITA V è 1989 – 1994, REPELITA VI è 1994 – 1999 dengan sasaran: (a) pemerataan hasil pembangunan; (b) pertumbuhan ekonomi dan (c) stabilitas perekonomian

Prestasi Ekonomi dan Kondisi Ekonomi Per REPELITA.
REPELITA I dan II
Prestasi:
·         Pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun
·         Investasi meningkat dari 11 persen menjadi 24 persen dari PDB selama 10 tahun
·         Kontribusi tabungan meningkat dari 23 persen menjadi 55 persen
·         Sumber penghasilan utama devisa adalah ekspor minyak bumi kurang lebih 2/3 dari total penerimaan
·         Inflasi rata-rata 17 persen
·         Porsi pelunasan hutang 9,3 persen dan 11,8 persen dari pengeluaran

Kondisi:
·         Boom minyak tahun 1973 dan 1978

Kibijakan:
·         Devaluasi rupiah dari Rp 415 menjadi Rp 625/$

REPELITA III

Prestasi:
·         Ekspor neto migas turun 38 persen
·         Ekspor nonmigas turun 30 persen
·         Impor nonmigas meningkat
·         Neraca berjalan (current account) dari suprlus US $2.7 milyar menjadi difisit US $6.7 milyar
·         PDB tumbuh hanya 2,24 persen
·         Laju inflasi rata-rata 9 persen
·         Porsi pelunasan hutang 17,3 persen dari pengeluaran

Kondisi:
·         Boom minyak tahun 1982/1983
·         Kemelut minyak dan resesi dinegara industri menyebabkan OPEC memotong harga dan produksi minyak
·         Devaluasi 28 persen tahun 1983

Kibijakan:
·         Penghematan anggaran belanja
·         Penambahan pinjaman luar negeri
·         Penggalakan ekspor nonmigas
·         Pembatasan impor barang mewah
·         Pengurangan perjalanan ke luar negeri
·         Penggalakan penggunaan barang dalam negeri
·         Penjadualan ulang dan pembatalan 50 persen proyek sektor publik
·         Gaji pegawai negeri tidak dinaikkan
·         Penaikan harga bahan bakar minyak tahun 1984 dengan mengurangi subsidi
·         Pengurangan subsidi atas pupuk,  pesticida, dan pangan
·         Pembaharuan UU perpajakan tahun 1984
·         Deregulasi parcial sistem perbankan dengan menyerahkan penentuan tingkat bunga kepada masing-masing bank peniadaan sistem pagu kredit

REPELITA IV

Prestasi:
·         Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,32 persen
·         Beban hutang luar negeri menjadi membesar
·         Penghematan anggaran dan pengawasan serta penertiban penggunaan anggaran
·         Perkembangan pasar modal dan sektor perbankan yang luar biasa
·         Laju inflasi rata-rata 9 persen
·         Porsi pelunasan hutang 41,2 persen dari pengeluaran


Kondisi:
·         Harga minyak turun menjadi US $10

Kibijakan:
·         Deregulasi dan debirokratisasi untuk mengurangi cambur tangan pemerintah untuk memberikan kesempatan pihak swasta dan investor asing dalam pembangunan
·         Devaluasi untuk meningkatkan ekspor non migas

REPELITA V
Prestasi:
·         Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,7 persen
·         Ekspor komoditas non migas meningkat
·         Porsi pelunasan hutang 44,6 persen dari pengeluaran

Kondisi:
·         Harga minyak turun menjadi US $10

Kibijakan:
·         Deregulasi dan debirokratisasi terus dilakukan untuk menekan ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan efisiensi nasional

REPELITA VI
Kibijakan:
·         Pemberian paket-paket deregulasi dalam bentuk penyusunan dan perbaikan undang-undang yakni UU No. 25 tahun 1990 tentang koperasi, UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan UU No. 9-12 tentang perpajakan


Prinsip Anggaran Berimbang Dinamis.
Berimbang yakni pengeluaran rutin dan pembangunan selalu sama dengan seluruh penerimaan negara
Dinamis yakni jika penerimaan > pengeluaran, maka pengeluaran dapat ditingkatkan. Jika penerimaan < pengeluaran, maka harus dilakukan penyesuaian pengeluaran.
Era Pembangunan Jangka Panjang II dan Globalisasi  dalam kurun waktu 1994 – 2019.
Era globalisasi tahun 2020
Berdasarkan putaran Uruguay, segala bentuk proteksi perdagangan baik barang maupun jasa harus dihapuskan
Target REPELITA VI tingkat rata-rata pertumbuhan per tahun:
·         Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 6,2 persen
·         Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan 3,5 persen
·         Sektor industri 9 persen
·         Sektor manufaktur diluar migas 10 persen
·         Sektor jasa 6,5 persen
·         Inflasi rata-rata 5 persen
·         Ekspor nonmigas 16,5 persen
·         Ekspor manufaktur 17,5 persen
·         Debt Service Ratio 20 persen
·         PDB Rp 2,150 trilliun
·         Nilai Investasi  Rp 660,1 trilliun atau 30,7 % dari PDB
·         Dana dalam negeri :  (a) Pemerintah (25,5 %)                    Rp 169,4 trilliun
                                              (b) Swasta (69 %)                              Rp 454,1 trilliun
·         Dana luar negeri (5,5 %)   Rp 36,6 trilliun

Era PJPT II, BAPPENAS telah mensimulasikan 2 skenario terhadap pertumbuhan ekonomi;

(a) Skenario pertama (Optimis) menyatakan REPELITA VI sampai X, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7,9 persen per tahun, penekanan pertumbuhan penduduk dari 1,6 % akhir REPELITA VI menjadi 0,9 % akhir REPELITA X, pengangguran REPELITA VI 2,2 % dan akhir REPELITA X 0,5 %, dan akhir REPELITA X pendapatan perkapita Indonesia US $3,000.

(b) Skenario kedua (Pesimis) menyatakan REPELITA VI sampai X, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6,8 persen per tahun, penekanan pertumbuhan penduduk dari 1,6 % akhir REPELITA VI menjadi 0,9 % akhir REPELITA X, pengangguran REPELITA VI 2,6 % dan akhir REPELITA X 4 %, dan akhir REPELITA X pendapatan perkapita Indonesia US $2,330
Kondisi utama yang harus dipenuhi untuk pembangunan ekonomi yang baik:
a)    Kemauan politik yang kuat
b)    Stabilitas ekonomi dan politik
c)    SDM yang lebih baik
d)    Sistem politik dan ekonomi yang terbuka yang beroorientasi ke barat
e)    Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik

3. Pemerintahan Transisi (Habibie)
a)      Tanggal 14 dan 15 Mei 1997, kurs bath terhadap US$ mengalami penurunan (depresiasi) sebagai akibat dari keputusan jual dari para investor yang tidak percaya lagi thd prospek ekonomi Thailand dalam jk pdk.
Pemerintah Thailand mengintervensi dan didukung oleh bank sentral singapora, tapi tidak mampu menstabilkan kurs Bath, sehingga bank sentral Thailand mengumumkan kurs bath diserahkan pada mekanisme pasar.
2 Juli 1997, penurunan nilai kurs bath terhadap US$ antara 15% - 20%
b)      Bulan Juli 1997, krisis melanda Indonesia (kurs dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650.) BI mengintervensi, namun tidak mampu sampai bulan maret 1998 kurs melemah sampai Rp 10.550 dan bahkan menembus angka Rp 11.000/US$.
Langkah konkrit untuk mengatasi krisis:
a)      Penundaan proyek Rp 39 trilyun untuk mengimbangi keterbatasan anggaran Negara
b)      BI melakukan intervensi ke bursa valas
c)      Meminta bantuan IMF dengan memperoleh paket bantuan keuangan US$ 23 Milyar pada bulan Nopember 1997.
d)      Mencabut ijin usaha 16 bank swasta yang tidak sehat

Januari 1998 pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepakatan (LOI) dengan IMF yang mencakup 50 butir kebijakan yang mencakup:
a)      Kebijakan ekonomi makro (fiscal dan moneter) mencakup: penggunaan prinsip anggaran berimbang; pengurangan pengeluaran pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM dan listrik; pembatalan proyek besar; dan peningkatan pendapatan pemerintah dengan mencabut semua fasilitas perpajakan, penangguhan PPN, pengenaan pajak tambahan terhadap bensin, memperbaiki audit PPN, dan memperbanyak obyek pajak.
b)      Restrukturisasi sektor keuangan
c)      Reformasi struktural
Bantuan gagal diberikan, karena pemerintah Indonesia tidak melaksanakan kesepakatan dengan IMF yang telah ditandatangani.

Indonesia tidak mempunyai pilihan kecuali harus bekerja sama dengan IMF. Kesepakatan baru dicapai bulan April 1998 dengan nama “Memorandum Tambahan mengenai Kebijaksanaan Ekonomi Keuangan” yang merupakan kelanjutan, pelengkapan dan modifikasi 50 butir kesepakatan.  Tambahan dalam kesepakatan baru ini mencakup:

a)      Program stabilisasi perbankan untuk stabilisasi pasar uang dan mencegah hiperinflasi
b)      Restrukturisasi perbankan untuk penyehatan system perbankan nasional
c)      Reformasi structural
d)      Penyelesaian utang luar negeri dari pihak swasta
e)      Bantuan untuk masyarakat ekonomi lemah.

4. Pemerintahan Reformasi (Abdurrahman Wahid)
Mulai pertengahan tahun 1999.
Target:
a)      Memulihkan perekonomian nasional sesuai dengan harapan masyarakat dan investor
b)      Menuntaskan masalah KKN
c)      Menegakkan supremasi hukum
d)      Penegakkan hak asasi manusia
e)      Pengurangan peranan ABRI dalam politik
f)       Memperkuat NKRI (Penyelesaian disintegrasi bangsa)

Kondisi:
a)      Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi positif (mendekati 0)
b)      Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi 5%
c)      Kondisi moneter stabil ( inflasi dan suku bunga rendah)
d)      Tahun 2001, pelaku bisnis dan masyarakat kurang percaya kepada pemerintahan sebagai akibat dari pernyataan presiden yang controversial, KKN, dictator, dan perseteruan dengan DPR
e)      Bulan maret 2000, cadangan devisa menurun dari US$ 29 milyar menjadi US$ 28,875 milyar
f)       Hubungan dengan IMF menjadi tidak baik sebagai akibat dari: penundaan pelaksanaan amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah (terutama kebebasan untuk hutang pemerintah daerah dari LN); dan revisi APBN 2001.
g)      Tahun 2001, pertumbuhan ekonomi cenderung negative, IHSG merosot lebih dari 300 poin, dan nilai tukar rupiah melemah dari Rp 7000 menjadi Rp 10.000 per US$.

5. Pemerintahan Gotong Royong (Megawati S)
Mulai pertangahan 2001 dengan kondisi:
a)      SBI 17%
b)      Bunga deposito 18%
c)      Inflasi periode Juli – Juli 2001 13,5% dengan asumsi inflasi 9,4% setelah dilakukan revisi APBN
d)      Pertumbuhan PDB 2002 sebesar 3,66% dibawah target 4% sebagai akibat dari kurang berkembangnya investasi swasta (PMDN dan PMA)., ketidakstabilan politik, dan belum ada kepastian hokum.


       4. Faktor Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Asian Countries' GDP's Growth Rate (% per year)
Resource: Asian Delvelopment Outlook 2007
Comparison Table: by Runckel & Associates
 



Country


2002

2003

2004

2005


2006

2007*

2008*
Cambodia
6.2
8.6
10.0
13.4
10.4
9.5
9.0
China
9.1
10.0
10.1
10.4
10.7
10.0
9.8
Hong Kong
1.8
3.2
8.6
7.5
6.8
5.4
5.2
India
3.8
8.5
7.5
9.0
9.2
8.0
8.3
Indonesia
4.5
4.8
5.0
5.7
5.5
6.0
6.3
Japan
0.3
1.4
2.7
1.9
2.2
-
-
Korea
7.0
3.1
4.7
4.0
5.0
4.5
4.8
Laos
5.9
6.1
6.4
7.0
7.3
6.8
6.5
Malaysia
4.4
5.5
7.2
5.2
5.9
5.4
5.7
Philippines
4.4
4.9
6.2
5.0
5.4
5.4
5.7
Singapore
4.2
3.1
8.8
6.6
7.9
6.0
5.5
Thailand
5.3
7.1
6.3
4.5
5.0
4.0
5.0
Vietnam
7.1
7.3
7.8
8.4
8.2
8.3
8.5
*Forecasted for 2007-2008
Faktor penentu pertumbuhan ekonomi:
a)      Faktor internal yang mencakup factor ekonomi dan non ekonomi (politik, social dan keamanan).
Faktor ekonomi mencakup: pengendalian terhadap inflasi, cadangan devisa, rasio hutang Ln terhadap PDB, dan kondisi perbankan, serta kesiapan dunia usaha.
b)      Faktor eksternal adalah faktor-faktor ekonomi yang mencakup perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi dunia.

     Ekspor Produk Dunia per Wilayah , 1948, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 and 2007
1948
1953
1963
1973
1983
1993
2003
2007
VOLUE (Billion dollars)
World
59
84
157
579
1838
3675
7375
13619
SHARE (percentage)
World
100
100
100
100
100
100
100
100
North America
28.1
24.8
19.9
17.3
16.8
18
15.8
13.6
South and Central America
11.3
9.7
6.4
4.3
4.4
3
3
3.7
Europe
35.1
39.4
47.8
50.9
43.5
45.4
45.9
42.4
Africa
7.3
6.5
5.7
4.8
4.5
2.5
2.4
3.1
Middle East
2
2.7
3.2
4.1
6.8
3.5
4.1
5.6
Asia
14
13.4
12.5
14.9
19.1
26.1
26.2
27.9
USSR, Former
2.2
3.5
4.6
3.7
5
-
-
-
Sumber: WTO, 2008


        5. Perubahan Struktur Ekonomi

Pembangunan ekonomi jangka panjang (PDB/PN) merubah struktur ekonomi dari pertanian menuju industry (sector non primer) terutama industry manufaktur dengan increasing return to scale.
Semakin cepat pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat pendapatan perkapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi.
Perubahan struktur ekonomi/transformasi structural merupakan serangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam aggregate demand, perdagangan LN, dan aggregate supply untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Teori perubahan struktur ekonomi:
  1. Teori Arthur Lewis (Teori migrasi)
Teori ini membahas pembangunan di pedesaan (perekonomian tradisional dengan pertanian sebagai sector utama) dan perkotaaan (perekonomian modern dengan industry sebagai sector utama).
Di pedesaan tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi, shg kelebihan supply TK dan tingkat hidup yang subsistence, sehingga produk marjinalnya sama dengan nol dengan upah yang rendah.  Produk marjinal =0 berarti fungsi produksi sector pertanian telah optimal.
Jika jumlah TK > dari titik optimal, maka produktivitas menurun dan upah menurun.
Dengan mengurangi jumlah TK yang terlalu banyak dibandingkan tanah dan capital tidak merubah jumlah outputnya.
Diperkotaan, sector industry kekurangan TK, sehingga produktivitas TK menjadi tinggi dan nilai produk marjinalnya positif yang menunjukkan fungsi produksinya belum mencapai titik optimal, sehingga upahnya juga tinggi.
Perbedaan upah ini menyebabkan migrasi/urbanisasi TK dari desa ke kota, sehingga upah TK meningkat dan akhirnya pendapatan Negara meningkat.
Pendapatan yang meningkat meningkatkan permintaan makanan (output meningkat) dan dalam jangka panjang pereonomian pedesaan tumbuh dan permintaan produk industry dan jasa meningkat yang menjadi motor utama pertumbuhan output dan diversifikasi produk non pertanian.
  1. Teori Hollis Chenery (Teori transformasi structural/pattern of development)
Teori ini memfokuskan pada perubahan struktur ekonomi di LDCs yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sector industry sebagai penggerak utama pertumbuhan. Penelitian Chenery menunjukkan peningkatan pendapatan perkapita merubah:
·      pola konsumsi dari makanan dan kebutuhan pokok ke produk manufaktur dan jasa
·      Akumulasi capital secara fisik dan SDM
·      Perkambangan kota dan industry
·      Penurunan laju pertumbuhan penduduk
·      Ukuran keluarga yang kecil
·      Sector ekonomi didominasi oleh sector non primer terutama industry
Chenery menyatakan bahwa proses transformasi structural dapat dipercepat jika pergeseran pola permintaan domestic kearah produk manufaktur dan diperkuat dengan ekspor.
Yi = Di + (Xi-Mi) + ij
            Dimana           Yi= output bruto industry manufaktur
                                    Di= permintaan domestic untuk konsumsi
                                    X-M = perdagangan neto (ekspor-impor)
                                    Yij= penggunaan produk oleh perusahaan menufaktur sebagai input

Kenaikan produksi sector manufaktur merupakan kontribusi 4 faktor:
  1. Kenaikan permintaan domestic
  2. Peningkatan ekspor
  3. Substitusi impor
  4. Perubahan teknologi
 Kelompok LDCs mengalami proses transisi ekonomi yang pesat dengan pola dan proses yang berbeda-beda sebagai akibat dari perbedaan antar negara:
  1. Kondisi dan struktur awal ekonomi DN (memiliki industry dasar atau tidak)
  2. Besar pasar DN (tergantung pada pertumbuhan penduduk)
  3. Pola distribusi pendapatan (merata atau tidak)
  4. Karakteristik industrialisasi (strategi pembangunan industry apakah ada industry yang diunggulkan)
  5. Keberadaan SDA (keberadaan kualitas dan kuantitas SDA)
  6. Kebijakan perdagangan LN (kebijakan tertutup/protektif indystri DN atau terbuka/promosi ekspor).

Soal :

1. Nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu,                 merupakan pengertian dari....
   a. PDB  *
   b. PPN
   c. LDC
   d. DN

2. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung...... pendapatan nasional.
   a. Nilai Mata Uang
   b. Pendapatan Nasional  *
   c. Ekspor
   d. Nilai Output
   
3. UU tahun 1967 berisi tentang....
   a. Perbankan  *   
   b. Bank Sentral
   c. Bank Asing
   d. Bang Daerah

4. UU tahun 1968 berisi tentang....
   a. Perbankan     
   b. Bank Sentral  *
   c. Bank Asing
   d. Bang Daerah

5. Proses transformasi structural dapat dipercepat jika pergeseran pola permintaan domestic kearah produk manufaktur dan diperkuat dengan ekspor, merupakan teori yang dikemukakan oleh...
   a. Hollis Chenery  *
   b. Arthur Lewis
   c. Adam Smith
   d. Karl Max






Referensi :